Heboh UKT Mahal, Pernyataan Anies Viral Lagi
- Belum ada kebijakan yang akan diambil pemerintah untuk menjawab protes atas tingginya Uang Kuliah Tunggal (UKT) di Perguruan Tinggi Negeri.
Tren
IBUKOTAKINI.COM – Kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) perguruan tinggi menuai kecaman dari berbagai kalangan. Mulai dari mahasiswa hingga DPR RI.
Meski begitu, hampir sebulan sejak isu itu mengemuka, belum ada keputusan pemerintah menyikapi kenaikan UKT yang besarnya mencapai 500 persen atau 5 kali lipat.
Soal biaya kuliah sempat menjadi pembahasan selama kampanye Pilpres 2024. Saat itu, pasangan nomor urut 1, Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar menawarkan program kuliah gratis.
Soal biaya kuliah yang mahal juga sempat ditanyakan presenter Najwa Shihab dalam dialog di kampus Universitas Gadjah Mada, 21 September 2023.
Saat itu, Najwa menanyakan kebijakan konkret yang ditawarkan Anies menyikapi semakin mahalnya biaya UKT.
“Karena biaya kuliah makin mahal, tabungan orang tua selama 18 tahun sejak anaknya lahir dan lulus SMA itu tidak cukup untuk membiayai UKT yang semakin tinggi. Konkritnya apa peran negara di sini?” tanya Najwa.
BACA JUGA:
Menjawab pertanyaan itu, Anies memulai dengan memberikan gambaran mahalnya pengelolaan perguruan tinggi.
“Biaya untuk mengelola perguruan tinggi itu memang besar. Tidak kecil. Ibu rektor tahu itu. Persoalannya, mau dibebankan kepada siapa beban ini?”
“Menurut saya, negara harus memberikan lebih banyak (anggaran Pendidikan) dari yang sekarang diberikan. Dan menurut saya bukan soal kemampuan (anggaran). (Ini) hanya soal kita mau mengerjakan apa tidak,” jelasnya.
Anies memberikan gambaran ketika memimpin Jakarta, biaya kuliah yang murah tidak masuk dalam janji waktu kampanye.
“Tapi apa yang terjadi, saya menyaksikan anak-anak yang (berasal dari keluarga) sedikit di atas miskin, mereka yang orang tuanya UMP plus minus 10 persen, dapat bantuan beasiswa Rp9 juta per semester,” katanya. Bantuan itu diberikan kepada 14 ribu mahasiswa yang berasal dari kelompok menengah.
Pemberian beasiswa kepada kelompok menengah ini karena mereka tidak tersentuh bantuan pemerintah.
“Kalau yang miskin sekalian, banyak bantuannya. Ada dapodik ada data bantuan sosial. Mereka yang sangat miskin dan miskin dapat bantuan. Problemnya adalah yang (ekonomi) di tengah-tengah enggak ada yang ngebantuin. Dan yang di tengah-tengah inilah yang menjadi (akar) masalah,” imbuhnya.
BACA JUGA:
Menurut Anies, kalau pemerintah kota saja bisa memberikan bantuan biaya kuliah, ia yakin bila ada kemauan politik, akan bisa memberikan alokasi yang cukup.
“Sehingga kampus-kampus bisa menjadi rumah belajar bagi mereka yang berasal dari keluarga yang di tengah ini. Bukan hanya di bawah dan di atas,” kata dia.
Polemik UKT
Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi X DPR RI pekan lalu, sejumlah perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa menjelaskan kenaikan biaya UKT.
Maulana Ikhsanul Huda Presiden BEM Universitas Jenderal Soedirman menyebut UKT di Unsoed naik mencapai 5 kali lipat (500%). Ia menjelaskan, UKT tertinggi Ilmu Peternakan sebelumnya Rp2,5 juta menjadi Rp14 juta.
“BEM sudah melakukan dua kali demonstrasi dan dua kali audensi dengan Rektorat. Terjadi pergantian aturan dari Peraturan Rektor 6/2024 menjadi 9/2024, namun tetap tidak menjawab masalah karena penurunan UKT hanya Rp81 ribu,” kata Maulana.
Menurut Maulana, pihak Rektorat menyebut bahwa kenaikan UKT mengacu pada Permendikbud 2/2024 dan Kepmendikbud 54/2024
“Peraturan Rektorat masih berlaku sampai saat ini dan setidaknya 100 mahasiswa baru Unsoed merasa tidak sanggup atas besaran UKT yang didapatkannya,” jelasnya.
Kenaikan lebih besar diungkap Perwakilan BEM Universitas Sebelas Maret (UNS), Surakarta.
“Mencerdaskan kehidupan bangsa dan fakir miskin dipelihara negara adalah amanat konstitusi. Tapi kenyataannya sekarang justru terjadi komersialisasi Pendidikan,” ujar Agung Luki Praditha Presiden Mahasiswa UNS.
BACA JUGA:
Agung mengungkap slain UKT, Permendikbud 2/2024 dan Kepmendikbud 54/2024 menunjukkan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) yang naik berkali-kali lipat.
IPI Fakultas Kedokteran UNS sebelumnya Rp25 juta, sekarang mencapai Rp200 juta. Artinya naik 8 kali lipat. Sedangkan IPI Kebidanan UNS sebelumnya Rp25 juta, sekarang mencapai Rp125 juta. Artinya naik 5 kali lipat.
“IPI Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) mencapai Rp45 juta. Ironi karena Indonesia kekurangan guru namun IPI-nya begitu tinggi,” jelasnya.
Agung menambahkan, besaran UKT seharusnya BKT (Biaya Kuliah Tunggal) dikurangi BOPTN (Biaya Operasional PTN). Tetapi di aturan terbaru, besaran UKT bisa jadi sama dengan BKT. Artinya mahasiswa universitas negeri membayar biaya kuliahnya full tanpa bantuan dari negara.
“Penetapan IPI bisa 4 kali lipat dari BKT di aturan terbaru. Landasannya apa? Adakah kajian ilmiahnya? Atau memang aturannya langsung menetapkan angka begitu saja tanpa dasar,” kata dia.
Di depan DPR RI, Mendikbudristek Nadiem Makarim memahami kecemasan masyarakat terkiat biaya kuliah.
“Untuk mengurangi kecemasan di masyarakat, yang pertama menurut saya, salah satu hal yang harus kita lakukan adalah memastikan bahwa universitas-universitas terutama perguruan tinggi negeri untuk memastikan Kemendikbud punya peran yang sangat kuat,” jelasnya.
Menurut Nadiem, masih banyak mispersepsi di masyarakat terkait postur anggaran di Kemendikbudristek.
BACA JUGA:
“Masih juga banyak sekali mispersepsi di masyarakat mengenai berapa sih anggaran yang dikontrol oleh Kemendikbudristek ini. Kita beberapa kali sudah sampaikan ya, tapi mungkin karena di sini juga ada banyak teman media, ini bisa diperjelas sekali lagi, dan masyarakat dan mahasiswa akan mengerti bahwa yang di bawah Kemendikbudristek itu hanya proporsi yang kecil dari total anggaran pendidikan yang dikelola pemerintahan,” ungkapnya.
“Saya ingin mengapresiasi semua masukan. Saya tahu banyak kecemasan yang mungkin berdasarkan informasi yang mungkin tidak semuanya informasinya benar. Tapi juga banyak kecemasan juga mengenai bagaimana keadilan dan afirmasi di sistem perguruan tinggi kita dan menurut saya itu adalah kritik dan masukan yang sangat valid,”
“Dan saya senang sekali bahwa banyak mahasiswa mengambil tindakan untuk menyuarakan pendapat ini sehingga mendorong kita untuk lebih berjuang lagi untuk mahasiswa di Indonesia,” kata Nadiem dikutip dari video RDPU yang disiarkan TV Parlemen. ***