HUT Ke-67 Kaltim, Apa Akmal Maju?

Catatan Rizal Effendi

TANGGAL 9 Januari 2024,  kita merayakan HUT ke-67 Provinsi Kalimantan Timur. Ada suasana lain pada HUT tahun ini. Soalnya Kaltim tengah dipimpin seorang penjabat (Pj) gubernur. Kebetulan orangnya adalah Dr Akmal Malik, dirjen Otonomi Daerah Kemendagri. Dia mulai bertugas 2 Oktober 2023 menyusul berakhirnya masa jabatan Gubernur Dr Isran Noor dan wakilnya Hadi Mulyadi.

Kaltim awalnya adalah salah satu keresidenan dari Provinsi Kalimantan. Sesuai aspirasi rakyat, maka sejak 1956 wilayah Kalimantan dimekarkan menjadi tiga provinsi, yaitu Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat. Pembentukannya sebagai wilayah administrasi berdasarkan UU No 25 Tahun 1956 dengan gubernur pertama adalah APT Pranoto.

Tema HUT ke-67 Provinsi Kaltim adalah “Membangun Kaltim untuk Nusantara.” Kalau yang dimaksud Nusantara itu adalah Ibu Kota Nusantara (IKN), ada yang beranggapan rasanya kurang tepat. Kenapa pembangunan Kaltim untuk IKN? Justru sebaliknya kehadiran IKN harus memajukan pembangunan dan kemakmuran Kaltim. 

Ketua Komisi III DPRD Kaltim Veridiana Huraq Wang mengusulkan perlunya mengevaluasi program pendidikan terutama sarana dan prasarana sekolah, yang belum merata ke berbagai daerah. “Katanya IKN ada di Kaltim, tapi bagaimana SDM kita bisa bersaing kalau fasilitas pendidikannya tidak merata?” ujarnya.

Menurut Ketua Panitia HUT, Lutfi Hamri, peringatan tahun ini menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen kita dalam membangun Kaltim yang lebih baik, serta memberikan kontribusi yang signifikan bagi kemajuan Nusantara. 

Soal kontribusi Kaltim untuk Nusantara atau Indonesia rasanya juga tidak perlu diragukan lagi. Kekayaan sumber daya alam (SDA) daerah ini sangat besar sumbangsihnya untuk devisa negara. Justru yang kita rasakan bertahun-tahun adalah tidak proporsionalnya kucuran dana APBN  untuk kepentingan Kaltim. Sudah cukup lama Kaltim berjuang agar dana bagi hasil (DBH) terutama migas lebih besar untuk kepentingan daerah ini.

Isran Noor yang mengusung misi Kaltim Berdaulat sangat ngotot agar distribusi dana APBN lebih banyak ke daerah. Dia pernah sesumbar kalau hasil penjualan SDA semuanya diserahkan ke Kaltim, maka biaya pembangunan IKN yang hampir mencapai Rp500 triliun tidak perlu susah-susah dicari. Karena Kaltim mampu membiayai. Dia juga terkenal sebagai “Mister 70 Percent.” Maksudnya 70 persen dana pusat harus jatuh ke daerah.

Terlepas soal tema, ada beberapa hal yang perlu dicatat pada HUT ke-67 Provinsi Kaltim. Pada Rapat Paripurna DPRD Kaltim, Senin (8/1), ada 23 tokoh daerah yang menerima penghargaan. Menariknya ada 2 mantan gubernur dan satu mantan wagub sebagai penerima penghargaan tersebut.

Prof Awang Faroek Ishak menerima penghargaan sebagai Tokoh Pembangunan. Sedang Isran Noor dinobatkan sebagai Tokoh Pertanian dan Hadi sebagai Tokoh Pendidikan. Selain itu ada Dr Meiliana, mantan Plt Sekprov sebagai Tokoh Perempuan Inspiratif. Sekkot Balikpapan Muhaimin sebagai Tokoh Pemuda, Syafruddin Pernyata sebagai Tokoh Pariwisata dan Wardi sebagai Tokoh Pers.

Ada yang berpendapat seharusnya Isran sama dengan Awang sebagai tokoh pembangunan. Lebih luas dari pertanian. Soalnya juga banyak yang dilakukan “Si Raja Naga.” Dia juga berkontribusi besar dengan ditetapkannya IKN di Kaltim. Di era dia, Kaltim sebagai wakil Indonesia pertama menerima pembayaran karbon sebagai bukti suksesnya pengelolaan lingkungan. Isran juga menjadi “pahlawan” pembela tenaga honorer. Sikapnya keras tak ingin memberhentikan tenaga honor dengan cara apa pun, meski Pemerintah Pusat punya sikap sebaliknya. 

Berkat kegigihan Isran, besarnya APBD Kaltim untuk pertama kali mencapai angka di atas Rp20 triliun. Bahkan APBD Perubahan Kaltim 2023 mencapai angka Rp25,32 triliun. Isran juga sempat menjadi ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI).

Upacara HUT ke-67 Provinsi Kaltim berlangsung di Stadion Gelora HM Kadrie Oening, Sempaja, Selasa (9/1) pagi. Hadir mantan gubernur Suwarna AF dan Isran Noor. Juga dua mantan Wagub, Farid Wadjdy dan Hadi Mulyadi. Juga Ketua DPRD dan anggota Forkompida serta anggota DPR RI dan DPD RI dapil Kaltim.

Pj Gubernur Akmal Malik membagikan 61 panji keberhasilan pembangunan kepada 10 daerah Tingkat II. Balikpapan tetap peraih panji terbanyak dengan 17 panji, menyusul Kukar 13, Berau 7, Samarinda 7, Paser 6, Bontang 5, Kutim 3, serta PPU, Kubar dan Mahulu masing-masing 1 panji.

Yang menarik digelarnya tarian jepen begenjoh massal dengan melibatkan 6.700 penari. Semua undangan termasuk Pj Gubernur dan istri diminta turun. Suasananya jadi ceria dan meriah. Maklum tariannya dinamis dengan gerakan yang khas. “Kita turunkan 6.700 karena HUT kita yang ke-67,” kata Sekprov Sri Wahyuni sebagai penanggung jawab.

Tari Jepen adalah salah satu tarian tradisional Kutai. Berkembang di daerah pesisir Sungai Mahakam dan banyak dipengaruhi oleh kebudayaan Melayu dan Islam. Tarian Jepen Begenjoh perpaduan dari tari jepen tradisional, jepen Sidabil, jepen Tungku, jepen Tenggarong dan Dendang Sumatera.

SUDAH TIGA BULAN

Menjelang peringatan HUT ke-67 Provinsi Kaltim, usia tugas Akmal Malik sebagai Pj Gubernur sudah tiga bulan. Tim evaluator dari Kemendagri yang dipimpin Sekretaris Itjen Ahmad Husin Tambunan baru saja melakukan penilaian terhadap kinerja putra kelahiran Pulau Punjung, Sumbar, 16 Maret 1970 itu.

Hasilnya, tim memuji kinerja yang dicapai sangat positif. Melalui tim juga disampaikan pesan Irjen, yang meneruskan arahan Presiden Jokowi kepada kepala daerah. Yaitu memberikan prioritas dalam penanganan penurunan angka stunting, angka kemiskinan, tingkat pengangguran, inflasi, pelayanan publik terutama perizinan sampai pelayanan kesehatan dan rumah sakit.

Tim evaluator mengapresiasi penanganan kemiskinan ekstrem di Kaltim, yang menunjukkan angka 3.910 jiwa atau 0,10 persen. Lebih rendah dari nasional. “Kaltim akan menjadi provinsi pertama di Indonesia yang bebas kemiskinan ekstrem di tahun 2024,” ujar staf khusus Mendagri Kastorius Sinaga.

Sementara itu dalam Rapim Akhir Tahun yang dipimpin Akmal, Kaltim mengalami pencapaian yang sangat baik. Di antaranya angka pertumbuhan ekonomi mencapai 6,34 persen di atas nasional, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 78,20 juga di atas nasional, dan tingkat kemiskinan 6,11 persen. Lebih rendah dibanding angka nasional yang tercatat 9,36 persen.

Akmal juga puas serapan anggaran 2023 mencapai angkat di atas 92 persen. “Serapan anggaran yang tinggi menunjukkan Pemda sudah bekerja keras untuk mewujudkan program-program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat,” katanya di depan Rapat Paripurna DPRD.

Anggota DPRD Kaltim Dr H Jahidin memuji kinerja Pj Gubernur Akmal. Setidaknya dia rekam ketika Akmal menjawab 16 pertanyaan Dewan dalam rapat paripurna yang berlangsung akhir tahun 2023. Karena itu Jahidin mengaku secara pribadi mendukung Akmal jika maju dalam Pilgub Kaltim 2024.

“Kinerja Pj Gubernur sangat bagus dan koordinasi dengan Dewan juga berjalan baik. Saya pribadi mendukung beliau kalau maju di Pemilu 2024 dan saya mengajak pendukung saya untuk memberikan dukungan kepada beliau,” kata politisi dari PKB itu bersuara.

Apakah Akmal bisa mengikuti Pilgub? Sebagai dirjen Otda, Akmal pernah menegaskan bahwa Pj Kepala Daerah tidak bisa mengikuti Pilkada Serentak 2024. Hal itu sesuai dengan UU No 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Tidak pada posisi sebagai Pj, kecuali berhenti,” jelasnya.

Larangan Pj kepala daerah mencalonkan diri di Pilkada tercantum dalam pasal 7 ayat (2) huruf q UU Pilkada. Pasal itu menyebut salah satu syarat pencalonan kepala daerah adalah tidak berstatus sebagai Pj kepala daerah. “Kalau mau maju diharuskan berhenti dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Tidak bisa secara mendadak,” kata Akmal.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benny Irwan pernah menjelaskan bahwa Pj kepala daerah masih mungkin mengikuti Pilkada sepanjang mengikuti peraturan perundang-undangan yang ada. “Pastinya 6 bulan sebelumnya (hari H pencoblosan) dia harus berhenti atau mundur dari Pj,” kata Benny dalam diskusi publik “Kajian Kritis Posisi Jabatan Pj Kepala Daerah,” seperti diberitakan rri.co.id. 

Itu berarti kalau Pilkada serentak dimajukan September 2024, maka seorang Pj yang mau maju minimal bulan April sudah mundur. Tapi kalau Pilkadanya tetap November, maka dia harus mundur pada bulan Juni.

Sejauh ini ada beberapa nama yang kemungkinan besar maju di Pilgub Kaltim. Di antaranya Isran Noor, Ketua PDIP Kaltim Safaruddin serta dua bersaudara Ketua Golkar Kaltim Rudy Mas’ud dan Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud. Ada juga disebut-sebut nama Wali Kota Samarinda Andi Harun, yang juga Ketua DPD Gerindra Kaltim. Dalam suatu survei, Andi pernah berada di peringkat atas.

Ketika saya singgah ke Penajam Paser Utara (PPU), ada staf di sana yang mengisyarakat Pj Bupati PPU Makmur Marbun punya kecenderungan maju di Pilkada PPU. Marbun adalah anak buah Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik. Dia adalah Direktur Produk Hukum Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri. “Naga-naganya beliau mau maju, makanya sekarang rajin bersosialisasi dengan mengaktifkan berbagai kegiatan. Sampai-sampai dinas kewalahan,” kata staf yang tak mau disebutkan namanya bercerita polos.

Setidaknya ada dua nama yang diduga akan maju dalam Pilkada Bupati PPU. Keduanya mantan bupati, PPU yaitu Hamdam dan Andi Harahap. Ada juga yang menyebut nama Ketua DPRD  Syahruddin M Noor. Kabarnya dari keluarga Bani Mas’ud, juga menyiapkan nama baru menyusul tersandungnya sang adik, Abdul Gafur Mas’ud (AGM).

Dalam Pilkada Serentak 2024, selain berlangsung pemilihan Gubernur Kaltim dan Bupati PPU, juga Wali Kota Balikpapan, Wali Kota Samarinda, Wali Kota Bontang, Bupati Paser, Bupati Kukar, Bupati Kubar, Bupati Mahulu, Bupati Kutim, dan Bupati Berau.

Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud, Wali Kota Samarinda Andi Harun, Wali Kota Bontang Basri Rase, Bupati Berau Hj Sri Juniarsih Mas, Bupati Paser dr Fahmi Fadli, Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman dan Bupati Kukar Edi Damansyah baru satu periode, sehingga masih mungkin maju kembali.  Sedang Bupati Kubar FX Yapan dan Bupati Mahulu Bonifasius Belawan Geh sudah dua periode, sehingga harus lengser.

Yang unik ada beberapa warga kota datang kepada saya. Dia minta saya ikut kembali dalam Pilwali Balikpapan 2024. Saya bilang saya sudah dua periode jadi sudah tamat. Dia ngotot saya harus maju lagi. Dia bilang kalau sudah lewat satu periode, memungkinkan maju lagi. He…he saya tersenyum. Soalnya saya sudah menulis dua buku. Judulnya: “Bukan Pak Wali Lagi.”(*)