
IHSG Bergejolak, Iman Rachman Mundur dari Kursi Dirut BEI
- Performa BEI memang tengah menjadi sorotan setelah IHSG mencatatkan penurunan tajam
Ekbis
IBUKOTAKINI.COM - Iman Rachman resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI). Keputusan tersebut diumumkan langsung oleh Iman kepada para jurnalis di media center Gedung BEI, Jakarta, Jumat (30/1/2026), di tengah gejolak pasar modal yang menekan kinerja Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).
Iman menyatakan, pengunduran diri tersebut merupakan bentuk tanggung jawab atas kondisi pasar yang terjadi dalam dua hari terakhir. Ia menilai langkah tersebut menjadi pilihan terbaik demi menjaga kepercayaan dan stabilitas pasar modal ke depan.
“Sebagai bentuk tanggung jawab atas apa yang terjadi dua hari ini, saya menyatakan mengundurkan diri sebagai Direktur Utama BEI,” ujar Iman, dikutip dari Antara.
Performa BEI memang tengah menjadi sorotan setelah IHSG mencatatkan penurunan tajam hingga memicu penghentian sementara perdagangan (trading halt) selama dua hari berturut-turut. Tekanan pasar dipicu oleh sentimen global, salah satunya respons negatif pelaku pasar terhadap keputusan Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang menunda rebalancing indeks saham Indonesia yang semula dijadwalkan pada Februari 2026.
BACA JUGA:
https://ibukotakini.com/read/optimalkan-sumur-hppo-phm-tambah-produksi-minyak-2-000-bph
Gejolak tersebut mendorong pemerintah dan otoritas pasar modal mengambil langkah cepat untuk meredam volatilitas. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mulai berkantor di Gedung BEI guna memperkuat pengawasan dan mempercepat agenda reformasi di tubuh bursa.
Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan, salah satu fokus utama saat ini adalah percepatan regulasi terkait demutualisasi BEI. Regulasi tersebut ditargetkan rampung pada kuartal I-2026.
“Kami memahami dalam diskusi dengan pemerintah bahwa peraturan terkait demutualisasi bursa akan diterbitkan pada kuartal pertama tahun ini,” ujar Mahendra di Gedung BEI, Kamis (29/1/2026).
Sebelumnya, pemerintah bersama otoritas pasar modal telah menetapkan target agar proses pemisahan keanggotaan dan kepemilikan bursa dapat dimulai pada semester I-2026. Demutualisasi dinilai sebagai langkah strategis untuk memperkuat tata kelola pasar modal agar lebih modern, transparan, dan kompetitif secara global.
BACA JUGA:
https://ibukotakini.com/read/harga-emas-antam-melonjak-naik-rp-165-000-per-gram
Melalui skema demutualisasi, struktur kepemilikan BEI tidak lagi terbatas pada perusahaan efek sebagai anggota bursa, melainkan dapat dibuka bagi pihak lain, termasuk negara. Di tengah proses tersebut, muncul perhatian pasar terkait potensi pemerintah menjadi pemegang saham strategis di bursa.
Meski demikian, hingga kini belum ada keputusan final terkait struktur kepemilikan pascademutualisasi. Iman menegaskan, kebijakan demutualisasi sepenuhnya merupakan keputusan para pemangku kepentingan pasar modal.
“Apa pun keputusan yang diambil para stakeholder, saya yakin itu untuk kepentingan terbaik pasar modal. BEI siap mendukung penuh,” ujarnya. ***
