IKN Kantongi Rp6,5 Triliun Investasi Baru untuk Hunian ASN dan Swasta

IBUKOTAKINI.COM - Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) proyek Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sektor perumahan serta investasi langsung swasta murni. 

Penandatanganan tersebut berlangsung di Glamping IKN, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Nusantara, Rabu (14/10/2026).

Kerja sama terbaru ini mencakup proyek pembangunan 8 tower Rumah Susun (Rusun) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) senilai Rp2,629 triliun, serta lima investasi swasta murni bernilai total Rp1,11 triliun di sektor pangan, mebel, komersial, kuliner, dan fasilitas olahraga.

Sebelumnya, pada 6 Oktober 2026, Otorita IKN juga telah menandatangani PKS KPBU untuk pembangunan 109 unit rumah tapak ASN bersama PT Intiland Development Tbk senilai Rp2,819 triliun. 

Secara keseluruhan, akumulasi nilai investasi dari rangkaian penandatanganan ini mencapai lebih dari Rp6,55 triliun.

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menjelaskan bahwa percepatan pembangunan Nusantara tidak semata-mata mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tetapi juga disokong skema KPBU, investasi swasta, dan hibah.

“Hari ini kita membuktikan bahwa pembangunan IKN tidak hanya dibiayai oleh APBN. Ada dua proyek KPBU dan lima investasi swasta yang segera dimulai pembangunannya. Saya bersyukur IKN juga membuka lapangan pekerjaan baru yang sangat dibutuhkan masyarakat,” terang Basuki.

BACA JUGA:

IKN Jadi Tuan Rumah Borneo Economic Forum 2027, Peluang Investasi Terbuka - ibukotakini.com

Komitmen ini disambut positif oleh Direktur Utama PT Nindya Karya, Firmansyah. Ia menyatakan kepercayaan yang diberikan Otorita IKN kepada pemrakarsa merupakan amanah besar.

“Kepercayaan ini merupakan amanah sekaligus komitmen kami untuk menghadirkan hasil pembangunan berkualitas dan bermanfaat nyata bagi Otorita IKN, bangsa, dan negara,” tegas Firmansyah.

Rincian Proyek KPBU Sektor Perumahan ASN

Pengembangan hunian ASN di IKN berfokus pada dua proyek utama:

1. 8 Tower Rusun ASN (PT Nindya Karya & PT Nindya Estate Management)
   • Nilai Investasi: Rp2,629 Triliun
   • Lokasi: Wilayah Perencanaan (WP) 1A KIPP (Luas persil 6,84 hektare)
   • Fasilitas: 288 unit sarana rumah susun (sarusun) berukuran 190 $m^2$ per unit.
2. 109 Unit Rumah Tapak ASN (PT Intiland Development Tbk / PT Seratus Sembilan Nusantara)
   • Nilai Investasi: Rp2,819 Triliun
   • Lokasi: WP 1B KIPP IKN (Luas total 9,17 hektare)
   • Spesifikasi: 109 unit rumah tapak seluas 390 $m^2$ per unit (Terbagi dalam Persil 1 seluas 6,6 ha untuk 79 unit dan Persil 2 seluas 2,4 ha untuk 30 unit).
   • Masa Kerja Sama: 10 tahun (2 tahun masa konstruksi dan 8 tahun masa layanan), ditargetkan rampung pada Triwulan IV 2028.

BACA JUGA:

Revisi RTRW Kaltim Dimulai, Kawasan IKN Masuk Arah Pengembangan Ekonomi - ibukotakini.com

Geliat Investasi Swasta Murni: Dari Kuliner Hingga Mebel Jepara

Selain sektor perumahan, lima pelaku usaha swasta murni turut menanamkan modalnya untuk melengkapi ekosistem kawasan IKN:

• PT Berdikari (Persero): Mengembangkan Hilirisasi Ayam Terintegrasi (HAT) di WP 3 seluas 17,27 hektare dengan investasi Rp177 miliar (kapasitas 140 ribu ekor ayam).
• PT Indonesia Belt Road High Tech Development Park: Membangun Grand Vista Nusantara di KIPP 1B (area komersial, apartemen, dan perkantoran) di atas lahan 3,57 hektare dengan investasi Rp1 triliun.
• PT FYP Karya Perdana: Membangun Teras Padu (sarana olahraga dan komersial) di KIPP 1A seluas 0,45 hektare bernilai Rp20 miliar.
• PT Laziz Nusantara Grup: Mengembangkan restoran Arab, gerai gelato, dan gedung serbaguna di KIPP 1B seluas 0,54 hektare bernilai Rp10 miliar.
• PT Java Teak Indo: Mendirikan showroom mebel Jepara dan kantor di KIPP 1A seluas 0,2 hektare dengan investasi Rp1,5 miliar.

Hadirnya sektor UMKM dan industri daerah seperti mebel Jepara mendapat apresiasi langsung dari Bupati Jepara, Witiarso Utomo.

“Kami berterima kasih kepada Kepala Otorita IKN yang memberi kesempatan UMKM Jepara ikut berinvestasi. Ini bukti IKN terbuka bukan hanya untuk investasi skala besar, tetapi juga memberi ruang bagi daerah untuk berkontribusi,” kata Witiarso. ***