Inflasi Terkendali, Balikpapan Raih Juara II TPID Award 2026
- Balikpapan berhasil menyisihkan 19 kabupaten/kota lainnya dari total 21 kabupaten/kota di wilayah Kalimantan
Balikpapan
IBUKOTAKINI.COM - Kota Balikpapan mencatatkan prestasi dalam pengendalian inflasi daerah. Dalam TPID Award 2026, Balikpapan meraih Juara II TPID Award 2026 Wilayah Kalimantan untuk kategori TPID Kabupaten/Kota berkinerja terbaik.
Penghargaan tersebut diberikan dalam rangkaian Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) x Indonesia Fintech Summit & Expo (IFSE) 2026, yang berlangsung di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, 24–26 September 2026.
Dalam pemeringkatan tersebut, Kota Tarakan menempati posisi pertama, disusul Balikpapan di peringkat kedua dan Kota Pontianak di posisi ketiga.
Capaian Balikpapan menjadi perhatian karena kota ini berhasil menyisihkan 19 kabupaten/kota lainnya dari total 21 kabupaten/kota penyusun nilai Indeks Harga Konsumen (IHK) di wilayah Kalimantan.
BACA JUGA:
Kinerja tersebut salah satunya tercermin dari tingkat inflasi Balikpapan sepanjang 2025 yang tercatat 2,71% secara tahunan (year on year/yoy).
Angka itu masih berada dalam rentang sasaran inflasi nasional 2025 sebesar 2,5% plus-minus 1%.
Pengendalian inflasi di Balikpapan dilakukan melalui penguatan strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Strategi tersebut dijalankan melalui berbagai program untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan komoditas pangan serta komoditas strategis.
Sejumlah langkah yang dilakukan antara lain penguatan pasokan pangan, stabilisasi harga komoditas strategis, perluasan kerja sama antardaerah, serta pelaksanaan Gerakan Pangan Murah, Pasar Murah, dan Operasi Pasar.
BACA JUGA:
https://ibukotakini.com/read/stok-beras-bulog-kaltim-15-000-ton-aman-hingga-akhir-2026
TPID Balikpapan juga melakukan pemantauan harga dan pasokan secara berkala serta memperkuat komunikasi kebijakan kepada masyarakat.
Langkah tersebut menjadi penting mengingat sejumlah komoditas strategis di Kalimantan Timur masih mengandalkan pasokan dari luar daerah. Kondisi cuaca, distribusi, logistik, hingga ketersediaan pasokan menjadi sejumlah risiko yang perlu diantisipasi dalam menjaga stabilitas harga.
Sinergi juga dilakukan bersama kementerian dan lembaga vertikal, pelaku usaha, distributor, serta pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan ketersediaan stok dan kelancaran pasokan.
Balikpapan dan PPU Juga Raih Penghargaan Digitalisasi
Tidak hanya pengendalian inflasi, capaian juga diraih Balikpapan dalam Championship TP2DD 2026.
Balikpapan berhasil menempati peringkat III TP2DD Terbaik Tingkat Kota. Sementara itu, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) meraih peringkat II TP2DD Terbaik Tingkat Kabupaten di Wilayah Kalimantan.
Penghargaan tersebut menunjukkan perkembangan implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah dan perluasan ekosistem digital di kedua daerah.
Digitalisasi transaksi pemerintah daerah diarahkan untuk memperluas transaksi nontunai, meningkatkan elektronifikasi penerimaan dan belanja daerah, serta memperluas pembayaran pajak dan retribusi secara digital.
Selain itu, pemerintah daerah terus melakukan integrasi data dan sistem serta memperluas kanal pembayaran digital.
Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan keuangan daerah sekaligus mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan, Robi Ariadi, mengapresiasi kepada Pemerintah Kota Balikpapan dan Pemerintah Kabupaten PPU atas komitmen dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.
"Penghargaan tersebut menjadi apresiasi atas kinerja dan motivasi untuk memperkuat inovasi dan kolaborasi," katanya usai rakornas.
Ia menyebut penguatan digitalisasi daerah ke depan diarahkan pada perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) secara end-to-end. Termasuk meningkatkan digitalisasi penerimaan daerah untuk mendukung optimalisasi PAD.
"Sementara dalam pengendalian inflasi, penguatan sinergi TPID akan diarahkan pada pemetaan sumber tekanan harga secara lebih dini, penguatan neraca pangan dan ketahanan pasokan, peningkatan konektivitas distribusi, serta optimalisasi kerja sama antardaerah," ujarnya. ***