epala DPMD Kabupaten PPU, Tita Deritayati, menjelaskan bahwa usulan ini dilatarbelakangi oleh transformasi fungsi Posyandu saat ini
Penajam

Insentif Kader Posyandu Desa di PPU Diusulkan Naik Menjadi Rp400 Ribu

  • DPMD Kabupaten PPU mengusulkan kenaikan insentif kader Posyandu desa dari Rp300 ribu menjadi Rp400 ribu per bulan mulai Tahun Anggaran 2027
Penajam
Is Wahyudi

Is Wahyudi

Author

IBUKOTAKINI.COM - Angin segar berembus bagi para kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) tingkat desa di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur. 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten PPU mengusulkan kenaikan insentif kader Posyandu desa dari sebelumnya Rp300 ribu menjadi Rp400 ribu per orang setiap bulan.

Penyesuaian besaran honorarium ini direncanakan mulai berlaku pada Tahun Anggaran 2027. Kebijakan tersebut dirancang sebagai bentuk apresiasi sekaligus dukungan nyata pemerintah daerah atas meningkatnya beban kerja dan tanggung jawab kader di lapangan.

Kepala DPMD Kabupaten PPU, Tita Deritayati, menjelaskan bahwa usulan ini dilatarbelakangi oleh transformasi fungsi Posyandu saat ini. 

“Posyandu kini tidak hanya wadah partisipasi warga, melainkan berstatus sebagai lembaga kemasyarakatan desa sekaligus mitra strategis pemerintah desa,” ucapnya pada Kamis, (19/11/2026).

Seiring transformasi kelembagaan tersebut, cakupan tugas kader Posyandu pun ikut melebar. Pelayanan mereka kini tidak hanya terbatas pada sektor kesehatan ibu dan anak, tetapi merambah ke enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Desa.

Dalam kesehariannya, para kader memikul sejumlah tanggung jawab tambahan untuk membantu pemerintahan desa.

BACA JUGA:

Membangun PPU Mandiri, BKAD Mulai dari PAD dan Infrastruktur Daerahnya

Di antaranya, mengidentifikasi kebutuhan riil masyarakat di lingkungan sekitar, melakukan pendataan sasaran penerima pelayanan publik, menyampaikan informasi program pemerintah kepada warga dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desa.

"Dengan semakin luasnya peran Posyandu, tentu perlu diimbangi dengan dukungan pemerintah desa yang memadai, termasuk pemberian insentif yang proporsional dengan tugas dan tanggung jawab kader," jelas Tita. 

Tita menambahkan, usulan kenaikan ini juga mempertimbangkan rencana penyesuaian insentif bagi kader Posyandu tingkat kelurahan yang mulai diterapkan pada Januari 2027. 

“Langkah ini diambil untuk menciptakan keselarasan kebijakan kesejahteraan kader antara wilayah desa dan kelurahan,” tukasnya.

Meski diselaraskan, DPMD PPU memastikan teknis pelaksanaannya tetap mengacu pada regulasi masing-masing wilayah, terutama terkait perbedaan sumber pendanaan dan mekanisme penganggaran.

Melalui peningkatan insentif menjadi Rp400 ribu per bulan ini, DPMD PPU berharap motivasi kerja para kader semakin terpacu dalam mendongkrak kualitas layanan masyarakat. 

Saat ini, usulan tersebut tengah masuk dalam tahapan pembahasan perencanaan dan penganggaran Pemerintah Kabupaten PPU untuk Tahun Anggaran 2027. (Adv-Diskominfo PPU)