![Ilustrasi](https://ik.trn.asia/uploads/2020/04/1587996802929.jpeg)
Insentif Pembebasan Pajak Penghasilan Jaga Kestabilan Ekonomi
Kebijakan pembebasan pajak panghasilan (PPh) pasal 21 dinilai tepat oleh sejumlah pakar. Hal ini diperkirakan akan membawa pengaruh positif bagi kestabilan roda perekonomian nasional dalam kondisi sulit ini.
Bisnis
Kebijakan pembebasan pajak panghasilan (PPh) pasal 21 dinilai tepat oleh sejumlah pakar. Hal ini diperkirakan akan membawa pengaruh positif bagi kestabilan roda perekonomian nasional dalam kondisi sulit ini.
Per April 2020, karyawan atau pekerja dengan pendapatan sampai dengan Rp200 juta per tahun akan menerima gaji utuh tanpa potongan pajak untuk sementara waktu sampai pandemi mereda.
Selama ini PPh 21 dibebankan kepada pekerja atau ditanggung oleh perusahaan sehingga penghapusan sementara ini bertujuan mengantisipasi melemahnya daya beli para pekerja dengan penghasilan tertentu.
Peneliti dari Danny Darussalam Tax Centre (DDTC) Bawono Kristiaji mengatakan stimulus pajak penghasilan ini merupakan kebijakan yang tepat dan respons yang cepat dari pemerintah. Berdasarkan studi DDTC Fiscal Research juga terlihat bahwa instrumen penghapusan pajak penghasilan sementara banyak dilakukan oleh negara lain.
Aji menuturkan, dampak pandemi COVID-19 dapat mengakibatkan guncangan penawaran (supply shock) dan guncangan permintaan (demand shock). Jika guncangan penawaran terjadi, ada kemungkinan terjadi kenaikan harga sehingga daya beli masyarakat harus tetap dijaga. Dengan skenario ini, pembebasan pajak penghasilan akan menstabilkan dan menambah penghasilan pekerja sehingga roda perekonomian tidak terlalu lemah.
“Justru dengan kebijakan ini pemerintah mencegah supaya dampak demand shock tidak terlalu dalam. Apalagi ekonomi Indonesia sangat dipengaruhi oleh konsumsi rumah tangga,” ujarnya.
Ketua Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman (RTMM) Jawa Timur Ir. Purnomo mengatakan, insentif penghapusan pajak penghasilan ini menjadi angin segar bagi para pekerja.
“Dampak COVID-19 juga sangat terasa di daerah khususnya pada sektor industri rokok, tembakau, makanan, dan minuman yang memiliki sebaran pekerja yang cukup luas di Indonesia,” ujarnya.
Purnomo melanjutkan, kebijakan pembebasan PPh 21 sangat membantu bagi pekerja di industri RTMM untuk menghadapi situasi ekonomi yang tidak pasti akibat pandemi. Selain itu, penggratisan pajak ini juga memberikan pengaruh positif untuk industri RTMM apabila pekerjanya mendapatkan keringanan melalui bebas pajak.
“Ditanggungnya pajak penghasilan secara tidak langsung akan menambah pendapatan para pekerja, karena upah yang diterima akan penuh tanpa dipotong pajak sehingga dananya dapat digunakan untuk membantu perekonomian keluarga,” kata Purnomo.