Integrasi Layanan Primer, Pelayanan Kesehatan Mudah Diakses Masyarakat

BALIKPAPAN - Dinas Kesehatan Kota (DKK) Balikpapan meluncurkan Kick Off Integrasi Layanan Primer (ILP), pada hari Jumat, 26 Juli 2024 di Hotel Four Point Balikpapan.

Tak hanya Kick Off ILP, DKK Balikpapan juga memberikan Sosialisasi Aplikasi Satu Data Kesehatan (ASDK) dan Monitoring dan Evaluasi Program Layanan Primer, kepada seluruh puskesmas di Kota Balikpapan.

Pertemuan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dari seluruh peserta tentang keterampilan Tenaga Kesehatan (Nakes), dalam implementasi dan integrasi pelayanan primer di puskesmas, puskesmas pembantu dan posyandu.

Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) Kota Balikpapan, Neny Dwi Winahyu, saat melakukan Kick Off ILP menyampaikan Kota Balikpapan sebagai kota yang terus berkembang, tentu tidak ingin ketinggalan dalam upaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan.

Melalui integrasi layanan kesehatan primer, dapat berupaya untuk memberikan pelayanan kesehatan yang lebih komprehensif, mulai dari promotif, preventif, kuratif hingga rehabilitatif.

"Dengan ILP diharapkan pelayanan kesehatan dapat lebih mudah diakses oleh seluruh masyarakat, terutama masyarakat yang tinggal di daerah yang sulit terjangkau," ucapnya.

BACA JUGA:

• Pemkot Balikpapan Dukung Rencana Penetapan Ekosistem Keuangan Inklusif Desa Pringgodani - ibukotakini.com
• Tempo Media Tbk dan IDN Financial Gelar Malam Apresiasi Emiten di Balikpapan - ibukotakini.com
• All New Honda Beat Meriahkan Akhir Pekan di Atrium Mall Ewalk BSB Balikpapan - ibukotakini.com

Ia pun berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, terutama penguatan pelayanan kesehatan dasar (Primary Health Care).

Sementara itu, Kepala DKK Balikpapan, Alwiati mengatakan Kementerian Kesehatan telah bertekad, untuk menjalankan transformasi sistem kesehatan Indonesia melalui enam pilar transformasi kesehatan.

Salah satu pilar utama dalam transformasi kesehatan yaitu transformasi layanan primer yang dijalankan, untuk mengatasi berbagai tantangan dalam pencapaian indikator kesehatan nasional.

Lanjut Alwiati menjelaskan pada tahun 2021 data menunjukkan capaian 12 Standar Pelayanan Minimal (SPM) kesehatan seluruh Indonesia belum bisa mencapai 100 persen. 

Permasalahan kesehatan yang ada antara lain pelayanan kesehatan, untuk antenatal care yaitu pelayanan untuk pemeriksaan ibu hamil masih rendah. Kemudian masih adanya ibu hamil dengan Kekurangan Energi Kronis (KEK).

Selanjutnya, cakupan imunisasi juga belum terpenuhi dan tingginya kematian ibu akibat perdarahan. 

"Ini yang menjadi fokus perhatian kita semua, sehingga hal ini membuktikan bahwa unit pemberi layanan kesehatan belum cukup dekat dengan masyarakat," katanya.

Untuk melakukan penggerakan masyarakat yang masih cukup rendah, transformasi layanan primer difokuskan untuk meningkatkan layanan promotif dan preventif, seperti memperkuat upaya pencegahan deteksi dini, promosi kesehatan, membangun infrastruktur, melengkapi sarana prasarana SDM serta memperkuat manajemen di seluruh pelayanan primer di tanah air.

Alwiati mengatakan untuk level Kelurahan dirancang model integrasi yang melibatkan struktur pemerintahan dan berbagai bentuk lembaga kemasyarakatan. Termasuk posyandu.

"Kita ketahui bahwa untuk Kota Balikpapan, kepedulian masyarakat untuk berkunjung ke posyandu masih cukup rendah. Mungkin inilah salah satu penyebab mengapa angka stunting di Balikpapan malah naik dari 19,6 persen menjadi 21,6 persen," tutur Alwiati.

Meskipun demikian, tenaga kesehatan sudah berjibaku di dalam meningkatkan cakupan untuk pengukuran terhadap bayi balita, bagi ibu dengan risiko KEK ini perlu dilakukan, karena dari hasil diperoleh masih ada sekitar hampir 800 ibu dengan risiko kekurangan energi kronis dan anemia.

"Ini akan menjadi warning system bagi kita tenaga kesehatan. Jangan sampai dari 800 ibu ini bertambah lagi, karena akan berpotensi menambah jumlah stunting di Kota Balikpapan. Ini yang harus kita gerakkan," ungkapnya. (Adv/Dinkes Balikpapan)