Intensifkan Razia Badut Jalanan, Satpol PP Balikpapan Siap Tipiring

IBUKOTAKINI.COM - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Balikpapan mengencangkan pengawasan terhadap maraknya pengamen jalanan dan pengemis berkostum badut di sejumlah persimpangan jalan protokol. 

Langkah tegas ini diambil demi menjaga ketertiban umum serta merespons keluhan pengguna jalan yang merasa terganggu.

Kepala Satpol PP Kota Balikpapan, Boedi Liliono, mengatakan bahwa penertiban dilakukan secara masif dengan menyebar personel di hampir seluruh lampu merah Balikpapan.

“Satpol PP telah membagi tim dalam beberapa sif penjagaan ketat, mulai dari pagi hingga siang, serta berlanjut dari siang hingga malam hari,” katanya saat dijumpai Senin (9/11/2026).

Kendati pengawasan dilakukan berlapis, para pengamen dan badut jalanan kerap kali kucing-kucingan memanfaatkan celah saat petugas berganti sif.

"Memang ada sela-sela ketika petugas tidak berada di tempat. Pada saat pergantian sif, mereka bisa kembali masuk dan beraktivitas," ujar Boedi Liliono.

BACA JUGA:

Resmi Buka TPS Pasar Sepinggan, Rahmad Mas'ud Berikan Relaksasi Iuran Sewa - ibukotakini.com

Sejumlah oknum badut dan pengamen yang terjaring razia langsung diserahkan ke Dinas Sosial (Dinsos) Kota Balikpapan untuk mendapatkan pembinaan lanjutan. 

Namun, Boedi mengakui beberapa di antaranya masih nekat kembali ke jalanan setelah dibebaskan. 

Guna memberikan efek jera, Pemkot Balikpapan tidak lagi sekadar memberikan imbauan. Satpol PP siap menyeret para pelanggar ke jalur hukum melalui proses Tindak Pidana Ringan (Tipiring).

Boedi menambahkan bahwa jika unsur pelanggaran aturan ketertiban umum terpenuhi, sanksi denda pidana akan langsung diberlakukan. Di mana penertiban dan pengamanan oknum badut/pengamen oleh Satpol PP. Dengan proses hukum penjatuhan sanksi denda melalui sidang Tipiring jika terbukti melanggar Perda. Dilanjutkan penyerahan ke Dinsos untuk pelatihan dan pengawasan sosial.

"Kalau memang memenuhi unsur pelanggaran, bisa diproses melalui tipiring dan dikenakan denda. Setelah itu, penanganan pembinaannya tetap menjadi kewenangan Dinas Sosial," pungkas Boedi. (Adv-Diskominfo Balikpapan)