Gubernur Kaltim Isran Noor
Kabar Ibu Kota

Isran Dorong Seluruh Bupati Bahas Masalah Honorer

  •  IBUKOTAKINI.COM - Gubernur Kaltim Isran Noor mendorong seluruh bupati di Indonesia membahas persoalan tenaga honorer.Pemrmintaan itu disampaikan saat menghadiri
Kabar Ibu Kota
Redaksi

Redaksi

Author

IBUKOTAKINI.COM - Gubernur Kaltim Isran Noor mendorong seluruh bupati di Indonesia membahas persoalan tenaga honorer.

Pemrmintaan itu disampaikan saat menghadiri rapat kerja nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) XIV yang digelar di Kabupaten Bogor, Sabtu (18/6/2022).

“Alhamdulillah, saya hadir di Rakenas APKASI Tahun 2022 ini, tentu dengan harapan Rakernas bisa membahas sejumlah isu nasional yang kini mencuat terutama persoalan honorer, kewenangan yang mulai kembali terpusat,” kata Isran Noor.

Selain dua masalah krusial itu, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) ini juga meminta para bupati membahas hal-hal yang dapat memberikan peningkatan pelayanan publik serta pembangunan daerah

Ketua Umum APKASI, Sutan Riska Tuanku Kerajaan, menerangkan Kepengurusan APKASI periode 2021-2026 sudah melaksanakan 34 kegiatan baik bersifat advokasi, penguatan kapasitas daerah, peningkatan ekonomi lokal maupun kegiatan yang bersifat sosial telah dilaksanakan.

"Hubungan yang baik kita dengan Kementrian Dalam Negeri membuat beberapa kegiatan dan kebijakan di daerah mampu kita bawa ke pusat untuk disampaikan kepada presiden," tegas Sutan Riska dilansir Biro Adpim Pemprov Kaltim.

Ia menambahkan, ada beberapa persoalan yang dibawa untuk dibahas di Rakernas seperti Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja terkait Penghapusan Pegawai Honor.

"Masukan Men-PANRB dan Presiden untuk ditunda, supaya tidak menjadi masalah di kabupaten seluruh Indonesia," pintanya dalam acara yang dibuka Mendagri Tito Karnavian ini.

Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian mengapresiasi harapan APKASI dan ia berharap semua materi dibahas sebelum disampaikan ke Presiden.

“Konsep harus jelas dan terarah," pesan Mendagri seraya menaruh harapan kepada semua bupati untuk melakukan 3 hal yang penting yakni memiliki power (kekuasaan) tanpa kekuasaan tidak akan bisa menjadi kuat, kemudian memiliki follower dan memiliki konsep.