Isran: Kalau Ada Gejala Kepala Daerah Mau Korupsi Jangan Ditangkap

BALIKPAPAN, IBUKOTAKINI.COM - Gubernur Kaltim Isran Noor meminta Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri tak menangkap kepala daerah yang terindikasi mau melakukan korupsi. 

Pernyataan itu disampaikan Isran Noor saat menghadiri Rapat Koordinasi Pimpinan Kementerian/Lembaga Program Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah dan Peluncuran Indikator MCP Tahun 2023 di Jakarta, Selasa (21/3/2023).

"Kalau ada gejala kepala daerah yang mau melakukan korupsi, mohon jangan ditangkap dulu Pak Ketua KPK (Firli Bahuri). Tolong diurus dulu (dilakukan langkah preventif atau pencegahan)," ucap Gubernur Isran Noor disambut aplaus para kepala daerah se-Indonesia.

Gubernur sepakat, maraknya korupsi akan menjadi tanda gagalnya sebuah negara.

"Korupsi itu merampas hak rakyat dan hak para pewaris bangsa. Para penyelenggara negara  tidak boleh melakukan korupsi. Karena kalau masih ada korupsi, maka  tujuan negara pasti gagal," tegas Isran Noor sebagaimana dikutip dalam pernyataan resmi Biro Adpimprov Kaltim.

BACA JUGA:

• Pengurus Korpri Kaltim Mendorong Pembentukan LBH - ibukotakini.com
• Pemkab Penajam Rekonstruksi Izin Usaha Perkebunan Sawit - ibukotakini.com

Sebagai Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), Isran Noor mengajak seluruh penyelenggara pemerintahan di Kaltim dan Indonesia pada umumnya untuk tidak melakukan tindakan-tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sementara Ketua KPK, Firli Bahuri mengatakan enam peran penting kepala daerah. Pertama, mewujudkan tujuan negara. Kedua, menjamin stabilisasi politik dan keamanan. Ketiga, menjamin keselamatan masyarakat dari segala gangguan bencana dan pertumbuhan ekonomi.

Keempat, menjamin kepastian kemudahan investasi dan perizinan berusaha. Kelima, melaksanakan dan menjamin keberlangsungan program pembangunan nasional. Keenam, mewujudkan aparatur yang bebas dari KKN.

"Karena itu peran kepala daerah sangat-sangat penting," tegas Firli Bahuri.

Firli Bahuri  juga mengingatkan agar  Indonesia bebas dari korupsi. Sebab jika masih terjadi korupsi, kolusi dan nepotisme, maka tujuan negara untuk rakyat adil dan sejahtera tidak mungkin bisa diwujudkan.

BACA JUGA:

• HAKORDIA 2022, Balikpapan Terpilih Mengikuti Integrity Expo - ibukotakini.com
• Kaltim Usulkan 3 Desa Antikorupsi - ibukotakini.com

Sekretaris Daerah Kaltim, Sri Wahyuni membeberkan capaian kinerja Monitoring Center for Prevention (MCP) di Kaltim sudah tergolong baik. MCP adalah aplikasi yang dikembangkan oleh KPK untuk melakukan monitoring capaian kinerja  program pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan.

"Capaian rata-rata MCP kita 82 poin. Terbilang bagus karena di atas angka nasional yang 80 poin. Tapi kita akan terus berbenah agar lebih baik lagi," kata Sekda Sri Wahyuni.

MCP menargetkan 8 cakupan intervensi. Mulai perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, kapabilitas aparat pengawasan interen pemerintah, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah, dan tata kelola dana desa/kelurahan.

"Dari sini kita juga masih akan belajar. Mudah-mudahan ada best practise yang bisa kita pelajari," tambahnya. ###