Jadi PR, DPRD Sebut Anggaran Penanganan Banjir Belum Ideal

IBUKOTAKINI.COM - Pada momen peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Balikpapan ke-129 tahun ini. Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al-Qadri, menyampaikan sejumlah evaluasi terhadap berbagai persoalan yang masih menjadi sorotan masyarakat. 

Salah satu isu utama yang hingga kini kerap dikeluhkan warga adalah persoalan banjir yang masih terjadi di beberapa wilayah Kota Balikpapan.

“Berbagai keluhan terkait banjir telah disampaikan masyarakat kepada DPRD Kota Balikpapan,” ungkapnya usai Paripurna Hari Jadi 129 Kota Balikpapan pada Senin, 9 Februari 2026. 

Ia mengatakan bahwa penanganan banjir membutuhkan anggaran yang sangat besar dan tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat. 

Pasalnya, anggaran yang saat ini tersedia untuk penanganan banjir masih jauh dari kebutuhan ideal. 

“Untuk penanganan banjir, anggaran yang ada saat ini belum sampai Rp200 miliar. Itu baru sekitar 10 persen dari total anggaran yang sebenarnya dibutuhkan,” ujar Alwi saat diwawancarai awak media. 

BACA JUGA:

Perayaan HUT ke-129 Balikpapan Digelar Sederhana Bermakna - ibukotakini.com

Meski demikian, Alwi menegaskan bahwa Pemerintah Kota Balikpapan bersama DPRD tetap berkomitmen untuk terus berupaya mengurangi dampak banjir melalui berbagai program dan kebijakan. 

“Penganggaran untuk penanganan banjir akan terus diupayakan, meskipun dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah,” tandasnya. 

Ia juga menjelaskan bahwa pada tahun 2026 ini terdapat tantangan tersendiri, yakni adanya kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat, termasuk pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH). 

Kondisi tersebut dinilai cukup mempengaruhi kekuatan fiskal daerah dan berdampak pada perencanaan sejumlah program pembangunan.

BACA JUGA:

Benahi Pasar Klandasan, Pedagang dan Pengunjung Nyaman - ibukotakini.com

“Akibat efisiensi anggaran dari pusat, banyak program yang masuk skala prioritas terpaksa harus dikurangi. Namun bukan berarti dihilangkan. Harapannya, di tahun-tahun mendatang kondisi keuangan daerah dapat kembali stabil sehingga fokus penanganan banjir bisa ditingkatkan,” jelasnya. 

Selain itu, Alwi juga memberikan catatan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan agar terus memaksimalkan kinerja. 

Ia menyebut pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik demi memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. 

“Terutama pelayanan kepada masyarakat harus terus ditingkatkan,” pungkasnya. ***