Kawasan Akarena yang dikelola GMTD. Rebutan lahan di Tanjung Bunga Makassar melibatkan tokoh nasional Jusuf Kalla dan James Riady.
Ekbis

James Riady Lawan Jusuf Kalla Perebutkan Lahan di Tanjung Bunga

  • GMTD Tolak Klaim Kemenangan PT Hadji Kalla
Ekbis
Hadi Zairin

Hadi Zairin

Author

IBUKOTAKINI.COM – Sengketa lahan seluas 16,3 hektare di kawasan Tanjung Bunga, Makassar, antara PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk (GMTD) dan PT Hadji Kalla memasuki babak baru.

GMTD, perusahaan yang terafiliasi dengan Lippo Group, menolak klaim pihak PT Hadji Kalla yang menyatakan telah memenangkan perkara di Pengadilan Negeri (PN) Makassar.

Direktur Utama GMTD, Ali Said, menegaskan bahwa putusan PN Makassar Nomor 560/Pdt.G/2025/PN Mks tertanggal 12 November 2026 tidak menetapkan PT Hadji Kalla sebagai pemilik sah lahan yang disengketakan.

Menurut GMTD, putusan tersebut juga tidak membatalkan sertifikat tanah milik perseroan seluas 163.262 meter persegi.

BACA JUGA:

“Putusan pengadilan harus dibaca secara utuh, objektif dan bertanggung jawab. Menyatakan bahwa pengadilan telah memenangkan pihak Kalla atas kepemilikan tanah tersebut bukan saja tidak akurat, tetapi juga tidak bertanggung jawab dan menyesatkan masyarakat,” kata Ali Said dalam keterbukaan informasi dikutip, Minggu (22/11/2026).

Pernyataan itu merupakan respons GMTD terhadap konferensi pers kuasa hukum PT Hadji Kalla pada hari Kamis (19/11/2026).

Dalam konferensi tersebut, sebagaimana dikutip GMTD, kuasa hukum PT Hadji Kalla menyatakan pihaknya memenangkan perkara.

“Ya, kita dimenangkan. Ya, dimenangkan,” demikian pernyataan kuasa hukum PT Hadji Kalla yang dikutip dalam siaran pers GMTD.

BACA JUGA:

Pihak Kalla juga disebut menyatakan telah mampu membuktikan bahwa objek sengketa merupakan milik PT Hadji Kalla.

Namun, GMTD membantah bahwa pengadilan telah memberikan pengakuan kepemilikan tanah kepada perusahaan tersebut.

GMTD Sebut Gugatan Balik Kalla Tidak Diterima

GMTD merujuk amar putusan PN Makassar yang menyatakan gugatan balik atau rekonvensi PT Hadji Kalla tidak dapat diterima.

Dalam amar putusan yang dikutip GMTD, pengadilan menyatakan:

“Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).”

BACA JUGA:

GMTD juga mengakui bahwa gugatan yang diajukannya dinyatakan tidak dapat diterima oleh pengadilan.

Namun, perseroan menyebut keputusan tersebut berkaitan dengan aspek formal gugatan, bukan penetapan mengenai siapa pemilik sah tanah yang disengketakan.

“Bagaimana mungkin suatu pihak mengklaim telah dimenangkan oleh pengadilan atas kepemilikan tanah, sementara gugatan baliknya sendiri dinyatakan tidak dapat diterima dan tidak satu pun amar putusan menetapkannya sebagai pemilik tanah?” ujar Ali Said.

Dengan demikian, menurut GMTD, putusan pengadilan tidak dapat ditafsirkan sebagai pembatalan hak perseroan atas lahan tersebut.

BACA JUGA:

Sertifikat Tanah 16,3 Hektare Jadi Pokok Sengketa

GMTD menyatakan memiliki Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 20454 atas tanah seluas 163.262 meter persegi di kawasan Tanjung Bunga.

Perusahaan mengklaim dasar penguasaan lahannya memiliki riwayat pertanahan sejak 1971.

GMTD juga merujuk sejumlah putusan pengadilan yang disebut telah berkekuatan hukum tetap, termasuk putusan hingga tingkat Mahkamah Agung.

Selain itu, perseroan menyebut Pengadilan Negeri Makassar telah melaksanakan eksekusi resmi pada 3 November 2025.

GMTD turut mengantongi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) yang diterbitkan pemerintah pada 15 Oktober 2025.

BACA JUGA:

Menurut perseroan, tidak ada amar dalam putusan PN Makassar tanggal 12 November 2026 yang membatalkan sertifikat, putusan terdahulu, maupun pelaksanaan eksekusi tersebut.

Tuduh Ada Penguasaan Lahan, GMTD Siapkan Langkah Hukum

Perselisihan kedua perusahaan tidak hanya menyangkut dokumen kepemilikan, tetapi juga penguasaan fisik lahan.

GMTD menuding pihak Kalla melakukan penguasaan lahan secara sepihak, termasuk memasukkan kendaraan dan alat berat serta melakukan penimbunan tanah di lokasi sengketa.

Tudingan tersebut merupakan klaim GMTD yang masih menjadi bagian dari perselisihan hukum kedua pihak.

Perseroan menyatakan akan terus menempuh proses hukum terkait dugaan penyerobotan, penguasaan lahan secara paksa, dan perbuatan melawan hukum.

BACA JUGA:

GMTD juga mempertimbangkan langkah hukum atas pernyataan pihak Kalla yang dinilai merugikan reputasi perusahaan, termasuk tuduhan mengenai mafia tanah dan ketidakabsahan dokumen pertanahan.

Sengketa GMTD dan Kalla Juga Menyangkut Saham Pemerintah Daerah

GMTD menegaskan bahwa persoalan lahan Tanjung Bunga tidak hanya menyangkut kepentingan dua perusahaan swasta.

Perseroan menyebut Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Kabupaten Gowa, dan Pemerintah Kota Makassar turut memiliki saham GMTD.

Karena itu, menurut manajemen, upaya mempertahankan aset perusahaan juga berkaitan dengan kepentingan pemerintah daerah dan pemegang saham publik.

“Dalam mempertahankan aset perseroan, kami juga mempertahankan kepentingan pemerintah daerah sebagai pemegang saham, kepentingan para pemegang saham publik, serta misi pembangunan yang dipercayakan kepada GMTD sejak awal pendiriannya,” ujar Ali Said.

BACA JUGA:

Ia menegaskan perusahaan tidak akan menghentikan upaya mempertahankan hak atas lahan tersebut.

“Kami tidak akan mundur dan tidak akan tunduk terhadap tekanan dari pihak mana pun,” katanya.

Sengketa lahan Tanjung Bunga kini masih menyisakan perbedaan penafsiran atas putusan pengadilan. GMTD bersikeras sertifikatnya tetap berlaku, sementara pihak PT Hadji Kalla, sebagaimana dikutip dalam keterangan GMTD, mengklaim telah memenangkan perkara.

Kepastian mengenai hak kepemilikan lahan dan perkembangan proses hukum berikutnya masih menjadi perhatian dalam perselisihan kedua perusahaan tersebut.***