Jawaban Fraksi Atas Pertanggungjawaban APBD 2023, Akmal Malik Sebut Penyebab Penurunan Pendapatan
- Beberapa poin yang disampaikan adalah pendapatan daerah. Di mana pendapatan daerah terealisasi sebesar Rp17,75 triliun dari target sebesar Rp18,69 triliun atau 94,93 persen.
Kabar Ibu Kota
SAMARINDA - Penjabat Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik, menghadiri Rapat Paripurna ke-15 DPRD Provinsi Kalimantan Timur masa sidang tahun 2024, Senin (24/6/2024). Rapat tersebut membahas tanggapan dan/atau jawaban pemerintah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kaltim atas nota keuangan dan rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kaltim tahun anggaran 2023.
Rapat Paripurna ke-15 dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Kaltim Muhammad Samsun didampingi Wakil Ketua III Sigit Wibowo. Hadir pula 16 anggota DPRD Kaltim baik secara luring maupun daring.
Dalam sambutannya, Akmal Malik menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya atas pandangan umum delapan fraksi DPRD Kaltim yang telah disampaikan pada Sidang Paripurna ke-14 DPRD Kaltim, Rabu (19/6/2024) lalu.
"Ucapan terima kasih dan apresiasi atas kerjasamanya sehingga Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian ke-11 berturut-turut," ucap Akmal Malik.
Pencapaian WTP ke-11 ini, menurut Akmal, merupakan hasil kerja keras bersama antara Pemprov Kaltim dan DPRD Kaltim. Ia berharap kerjasama ini dapat terus terjalin di masa depan untuk mewujudkan Kaltim yang maju dan sejahtera.
BACA JUGA:
- Bonus Rp100 Juta Bagi Atlet Pemenang PON 2024 - ibukotakini.com
- Pemberian Seragam Sekolah Gratis Mulai Diberikan Saat Daftar Ulang PPDB - ibukotakini.com
- Kopi Johny Bukan Hanya Tempat Ngopi Tapi Konsultasi Hukum - ibukotakini.com
Dalam rapat tersebut, Akmal Malik menjawab satu persatu dan memberikan penjelasan terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kaltim.
Beberapa poin yang disampaikan adalah pendapatan daerah. Di mana pendapatan daerah terealisasi sebesar Rp17,75 triliun dari target sebesar Rp18,69 triliun atau 94,93 persen.
“Penurunan ini disebabkan oleh tidak terealisasinya pendapatan transfer sesuai target,” sebutnya.
Akmal juga sependapat dengan pandangan fraksi-fraksi yang menyoroti masalah ketimpangan kualitas pendidikan di daerah 3T, peningkatan kualitas dan kuantitas guru, penyelenggaraan pendidikan SMK, dan TPP PNS dan non PNS tenaga pendidikan di Kalimantan Timur.
Ia menegaskan bahwa pemerintah akan terus berupaya meningkatkan penyelenggaraan pendidikan di Kaltim, termasuk di daerah 3T.
Selanjutnya, sesuai dengan tata tertib, pembahasan nota keuangan dan Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kaltim 2023 akan dibahas secara cermat dan mendalam oleh Badan Anggaran DPRD Kaltim bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). ***