Jelang Pemilu 2024, Komisi DPRD Balikpapan Panggil KPU

IBUKOTAKINI.COM – Untuk mengetahui proses tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) yang akan dilaksanakan pada 2024 mendatang. DPRD Balikpapan panggil KPU Balikpapan terkait tahapan pelaksanaan. 

Ketua Komisi I DPRD Balikpapan Laisa menjelaskan pemanggilan ini untuk mengetahui secara langsung proses tahapan pelaksanaannya. 

"Sekarang sudah tahapan pelantikan PPK. Selain itu juga, masalah kesekretariatan yang sudah di siapkan oleh Pemerintah Kota," katanya Rabu (11/1/2023). 

Terkait persyaratan petugas dari PPS agar tidak terjadi seperti sebelumnya. Lanjut laisa, hal ini perlu menjadi perhatian agar kemudian hari pelaksanaan dapat berjalan lancar. 

"Ada penekanan disitu bahwasanya ada teknis pemeriksaan kesehatan seperti gula darah, kolestrol, tekanan darah. Kalau ada permasalahan kan ada penjaringan 15 orang lainnya, untuk bisa menggantikannya," ujarnya.

Ia pun mengharapkan petugas pada Pemilu tahun 2024 yang mempunyai pengalaman sebelumnya, sehingga bisa lebih memahami pekerjaan. Kemudian, Komisi mengusulkan perhitungan suara dari Pemilihan Presiden baru DPD, DPRD Pusat dan DPRD Kota. 

BACA JUGA:

• https://ibukotakini.com/read/penyerapan-anggaran-dppr-minim-komisi-iii-dprd-balikpapan-gelar-rdp
• https://ibukotakini.com/read/pemkot-berharap-raperda-ketahanan-keluarga-segera-disahkan

"Kita balik bisa nggak, walaupun sudah rentetan dari sana. Kalau bisa DPRD kota dulu karena inilah yang rentan, apalagi ada 18 partai. Kita coba usulkan," ungkapnya.

Terkait anggaran berasal dari APBN, tapi nanti tetap mengusulkan anggaran untuk Pilkada, karena ini Pilkada Kota dan Provinsi. "Entah (anggaran) 60 Kota Balikpapan dan 40 di provinsi," ujarnya.

Sementara itu, Ketua KPU Balikpapan Noor Thoha mengatakan mengatakan dari pertemuan ada beberapa hal perlu dijelaskan dari proses tahapan hingga kini. 

"Dari dewan ini belum tau persis yang di lakukan KPU hingga saat ini. Banyak hal yang dibahas," terangnya usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat.

Salah satunya membahas isu judical review, sumber anggaran untuk Pemilu tahun 2024 bahwa pemilu ini anggaran mutlak dari APBN kalau pilkada baru menggunakan anggaran hibah dari Pemerintah Kota. Termasuk, PPK sudah dilantik dan PPS sedang persiapan. 

"Sekarang sedang proses untuk pengajuan tiga nama untuk jajaran sekretariat di tingkat PPK. Sekarang senang digodok oleh teman PPK untuk diusulkan ke KPU dan KPU nanti mengusulkan ke pemerintah kota untuk di SK kan," imbuh Noor Thoha. ###