Kabupaten Penyangga IKN, PPU Jadi Pilot Project Desa Presisi di Kaltim

PENAJAM, IBUKOTAKINI.COM - Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menjadi pilot project pertama di Kalimantan Timur (Kaltim) terkait program data desa dan kelurahan Presisi yang digagas Pemerintah Provinsi Kaltim.

Data desa presisi adalah hasil dari pengembangan big data dan teknologi yang akan memberikan data tentang kemiskinan, stunting, jumlah penduduk, dan informasi penting lainnya mulai tingkat desa dan kelurahan yang ada di kabupaten PPU.

Perihal ini dikatakan Pj. Bupati PPU, Makmur Marbun disela-sela kegiatan serah terima hasil data desa dan kelurahan Presisi di kabupaten PPU antara Fakultas Ekologi Manusia IPB University dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim, BPD Kaltim dan Kaltara, oleh Pj. Gubernur Kaltim, Akmal Malik, Jumat, (16/2/2024), di Novotel Balikpapan.

“Data desa presisi ini merupakan data yang luar biasa sebagai data perencanaan pembangunan. Artinya melalui data presisi ini dijamin ketepatannya karena prosesnya telah melalui sensus langsung di masyarakat sehingga pemerintah dapat mengetahui secara detail kondisi apa pun yang ada di seluruh desa dan kelurahan,” kata Makmur Marbun usai kegiatan.

BACA JUGA:

• Pertama di Indonesia, Pemprov Kaltim Serahkan Hasil Data Desa dan Kelurahan Presisi ke PPU - ibukotakini.com
• Kilang Pertamina Unit Balikpapan Siap Integrasikan Instalasi Kilang - ibukotakini.com

Serah Terima Hasil Data Desa dan Kelurahan Presisi di Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur antara Fakultas Ekologi Manusia IPB University dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD) Kaltim dan BPD Kaltimtara. 

Pj. Gubernur Kaltim Akmal Malik mengungkapkan sudah dilakukan serah terima hasil sensus data desa presisi sebagai salah satu program digagas Pemprov Kaltim yang didukung Bankaltimtara.

Hasilnya lanjut Akmal, sudah diserahkan kepada 40 desa dan kelurahan. Artinya, data meliputi seluruh desa dan kelurahan di Penajam Paser Utara (PPU).

“Ini pertama di Indonesia yang datanya lengkap. Dan akan memudahkan kita untuk mengeksekusi kebijakan,” ungkapnya. (Adv/Diskominfo Kukar*)