Kaltim Akan Terapkan Kartu BBM Bersubsidi
- Upaya pemerintah meningkatkan kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor.
Samarinda
IBUKOTAKINI.COM – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berencana menerapkan kartu BBM bersubsidi sebagai langkah untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
Hal ini disampaikan Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik usai menerima audiensi PT Panen Lestari Mahkota Nusantara (Parimanta) di VIP Room Rumah Jabatan Gubernur Kaltim, Jumat (3/1/2025).
Pj Gubernur Akmal Malik menyebutkan, kartu ini akan menjadi alat pengendali distribusi BBM bersubsidi dan memberi insentif bagi pemilik kendaraan yang telah membayar pajak.
“Melalui kartu ini, kendaraan yang selama ini tidak terdeteksi akan terdata, karena pembelian BBM bersubsidi hanya dapat dilakukan oleh mereka yang telah membayar pajak kendaraannya,” jelas Akmal.
Ia juga menegaskan, penerapan kartu ini selaras dengan upaya Pemprov Kaltim untuk mengintensifkan penerimaan pajak daerah.
“Kita sudah menurunkan tarif pajak kendaraan bermotor. Dengan kartu ini, masyarakat semakin terdorong untuk taat pajak karena kebutuhan BBM bersubsidi mereka menjadi lebih terjamin,” tambahnya.
BACA JUGA:
Keluhkan Keterbatasan Solar, Menteri ESDM Janjikan Solusi Nelayan Balikpapan
Penerapan kartu ini akan terintegrasi dengan sistem Bankaltimtara, sehingga seluruh transaksi dilakukan melalui bank tersebut.
“Ini akan memberikan keuntungan tambahan bagi BUMD kita. Insyaallah, minggu depan perjanjian kerja sama (PKS) antara Pemprov Kaltim dan PT Parimanta akan dilaksanakan,” ungkap Akmal.
Sebelum PKS ditandatangani, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait diminta segera mengidentifikasi potensi keuntungan serta risiko dari kebijakan ini.
Dalam audiensi tersebut, Pimpinan PT Parimanta Siddharta Siddhi memaparkan bahwa kartu BBM bersubsidi telah sukses diterapkan di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) selama lebih dari dua tahun.
Kebijakan ini bahkan meraih penghargaan Innovative Governance Award dari BSKDN Kementerian Dalam Negeri pada 2023.
“Di Kepri, kartu ini berhasil mengurangi antrean panjang di SPBU, menata ulang kuota BBM, dan memastikan subsidi tepat sasaran. Kami berharap program ini dapat diadopsi oleh Kaltim untuk meningkatkan efisiensi penyaluran BBM dan mendongkrak pendapatan daerah,” jelas Siddharta.
BACA JUGA:
Besaran Kuota BBM Bersubsidi 2025 Ditetapkan, Pertamina Siap Jalankan Penugasan
Selain efisiensi distribusi BBM, kebijakan ini juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan pendapatan pajak kendaraan bermotor.
Rencana implementasi kartu BBM bersubsidi di Kalimantan Timur diharapkan dapat membawa manfaat besar bagi masyarakat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan energi bersubsidi yang lebih efektif. ***