Kaltim Dinilai Siap Jadi Prototipe Transisi Energi Nasional

IBUKOTAKINI.COM - Transisi energi menuju kemandirian nasional tidak hanya ditentukan oleh proyek-proyek besar berskala nasional, tetapi juga kesiapan daerah dalam membangun fondasi energi dari hulu ke hilir. 

Pandangan itu disampaikan peneliti energi sekaligus dosen Sekolah Tinggi Teknologi Migas (STT Migas) Balikpapan, Andi Jumardi, dalam forum diskusi “Meneropong Satu Tahun Kemandirian Energi Nasional di Era Prabowo–Gibran dari Borneo”, Jumat (17/10/2025).

Menurut Andi, kemandirian energi merupakan turunan langsung dari ketahanan energi nasional, yang pengukurannya mengacu pada empat indikator utama sebagaimana tertuang dalam dokumen Dewan Energi Nasional (DEN) dan Bappenas, yakni availability, accessibility, affordability, dan acceptability.

“Ketahanan energi berarti kemampuan negara untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan keberterimaan energi bagi semua warga. Empat indikator ini saling terkait dan menjadi tolok ukur seberapa kuat fondasi energi nasional kita,” ungkap Andi.

Ia menjelaskan, availability atau ketersediaan energi berkaitan dengan cadangan operasional dan cadangan penyangga yang dapat digunakan saat terjadi krisis.

“Jika konsumsi nasional 1,5 juta barel per hari, maka cadangan penyangga idealnya mencakup 30 hari kebutuhan, sekitar 45 juta barel,” jelasnya.

BACA JUGA:

Alasan Kenapa Kereta Api Harus Ada di Kalimantan - ibukotakini.com

Sementara itu, accessibility menekankan pemerataan akses energi bagi seluruh masyarakat, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi.

“Keadilan energi artinya tidak boleh ada daerah yang tertinggal hanya karena infrastruktur belum merata,” ujarnya.

Indikator ketiga, affordability, menyangkut keterjangkauan harga. Pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara daya beli masyarakat dan harga energi di pasar internasional.

“Energi yang terlalu murah di dalam negeri bisa membuat ekonomi tidak efisien, tapi kalau terlalu mahal, rakyat yang akan menanggung beban,” tutur Andi.

Sedangkan acceptability mengacu pada penerimaan sosial serta dampak lingkungan dari penggunaan energi. Dalam konteks transisi energi, indikator ini erat kaitannya dengan penggunaan sumber energi rendah emisi.

“Energi yang tahan dalam jangka panjang berarti juga energi yang tidak merusak lingkungan. Transisi ke arah hijau adalah bagian dari ketahanan nasional,” katanya.

Berdasarkan indeks ketahanan energi nasional, Indonesia saat ini mencatat skor 6,77 atau tergolong kategori tahan. Namun, menurut Andi, untuk mencapai tingkat sangat tahan, pemerintah perlu menerapkan strategi konsisten terutama dalam penyediaan energi bersih dan pembangunan infrastruktur daerah.

BACA JUGA:

Akademisi di Kaltim Dukung Nuklir Jadi Energi Baru Terbarukan - ibukotakini.com

“Kunci mencapai ketahanan energi adalah transisi energi yang terencana dan realistis. Transisi ini bukan sekadar mengganti energi fosil dengan terbarukan, tapi membangun sistem yang mandiri dan berkeadilan,” ujarnya menekankan.

Andi juga menyebut penyesuaian target bauran Energi Baru dan Terbarukan (EBT) nasional yang kini diarahkan untuk mendukung target Net Zero Emission (NZE) 2060, menggantikan target 31 persen EBT pada 2050.

Perubahan ini, kata dia, mengikuti dinamika kesepakatan global seperti Paris Agreement 2015 yang menuntut pembatasan kenaikan suhu bumi di bawah 2 derajat Celsius. Namun, ia menilai kebijakan global tersebut belum sepenuhnya berkeadilan bagi negara berkembang.

“Kita tetap berkomitmen pada NZE, tapi jangan sampai negara berkembang seperti Indonesia menanggung beban yang sama besar dengan negara maju,” ujarnya.

Andi menilai Kalimantan Timur memiliki potensi besar menjadi prototipe transisi energi nasional, berkat kekayaan sumber energi yang lengkap dan beragam. Ia menyebutkan, Kaltim memiliki potensi tenaga air sebesar 2.000 megawatt, tenaga angin 200 megawatt, tenaga surya 13.000 megawatt, serta biomassa dan biogas lebih dari 1.000 megawatt.

Selain itu, provinsi ini juga menyimpan cadangan gas non-konvensional coal bed methane (CBM) sebesar 89 triliun kaki kubik, tiga kali lebih besar dibanding cadangan gas konvensional.

“Dengan kekayaan ini, Kaltim bisa jadi role model nasional. Jika bauran energi daerah dikelola konsisten dan berkelanjutan, transisi energi bukan hanya mengurangi emisi, tapi juga membuka peluang pertumbuhan ekonomi hijau,” pungkasnya. ***