Indeks Pembangunan desa di Kalimantan Timur diperkirakan berada di posisi 10 secara nasional.
Kabar Ibu Kota

Kaltim Incar Kenaikan Indeks Pembangunan Desa

  • IBUKOTAKINI.COM – Kalimantan Timur menargetkan kenaikan Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2022 sebagai t
Kabar Ibu Kota
Redaksi

Redaksi

Author

IBUKOTAKINI.COM – Kalimantan Timur menargetkan kenaikan Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2022 sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan pedesaan. Tahun lalu, Benua Etam berada di posisi enam secara nasional. 

"Jika memang (tahun ini) belum tembus di atas peringkat enam, ya bertahan sudah syukur. Karena, dalam membangun desa bukan hal yang mudah. Sehingga perlu dukungan berbagai pihak," ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim Syirajudin dalam keterangan resmi, Rabu 11 Mei 2022.

Provinsi Kaltim bisa bertahan di posisi enam, tentu mengacu pada laporan Tenaga Pendamping Profesional terkait Progres Capaian Pemutakhiran Data IDM Tahun 2022 per 11 Mei 2022, pukul 14.30 Wita. Berdasarkan laporan terakhir, Kaltim tetap di peringkat enam nasional. Bahkan ranking Benua Etam masih di atas provinsi se Kalimantan.

Karenanya Syirajudin mengapresiasi dukungan semua pihak terhadap peningkatan IDM.

"Capaian ini tidak lepas keterlibatan dan peran DPMPD Kaltim, DPMD/DPMK, dan Tenaga Pendamping Profesional yang melakukan pendampingan di desa. Diharapkan IDM kita terus meningkat kedepannya, sehingga rangking secara nasional juga ikut meningkat," harapnya.

Meskipun, ranking IDM secara nasional bukan menjadi target peningkatan. Tapi, diharapkan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa terus membaik. Sebab IDM menjadi tolok ukur keberhasilan pelaksanaan pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat desa.

Sesuai target pemuktahiran data IDM harus sudah terinput 100 persen di aplikasi IDM pada akhir Mei ini.

Rinciannya, Kabupaten Paser 139 desa dan terverifikasi 137 desa atau 98,56 persen, Kutai Kartanegara 193 desa dan terverifikasi 39 desa atau 20,21 persen, Berau 100 desa dan terverifikasi 10 desa atau 10 persen, serta Kutai Barat 190 desa dan terverifikasi 175 desa atau 92,11 persen.

Kabupaten Kutai Timur 139 desa dan terverifikasi 23 desa atau 16,55 persen, Penajam Paser Utara 30 desa dan terverifikasi 13 desa atau 43,33 persen, sedangkan Mahakam Ulu 50 desa namun satu pun drsa belum terverifikasi atau 0 persen.

“Artinya diperlukan pendampingan bagi lokasi desa yang belum input di aplikasi monev DD," jelasnya.