Kaltim Incar Pajak Air Permukaan
- Pemprov Kaltim, Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah Kaltim, Ekonomi Kaltim
Kabar Ibu Kota
IBUKOTAKINI.COM - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) kini membidik sejumlah objek pajak dan retribusi baru untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD). Beberapa potensi yang mulai dipetakan antara lain Pajak Air Permukaan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Alat Berat, hingga retribusi tongkang yang keluar dari wilayah Kaltim.
Langkah ini ditegaskan oleh Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud (Harum) saat memimpin Rapat Pimpinan (Rapim) atau Morning Briefing Pemprov Kaltim, Senin (13/10/2025). Rapat berlangsung di Aula BPKAD Kaltim, Jalan Kusuma Bangsa, Samarinda, dan diikuti oleh Wakil Gubernur Seno Aji, Sekda Sri Wahyuni, para asisten, staf ahli, serta pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD). Gubernur Rudy Mas'ud sendiri memimpin rapat secara virtual dari Kantor Badan Penghubung Pemprov Kaltim di Jakarta.
“Saya mohon ini dipetakan lebih baik. Contoh objek retribusi tongkang yang keluar dari Kalimantan Timur, sangat memungkinkan. Tentu harus diatur dengan peraturan daerah (perda). Begitu juga dengan aset-aset lainnya,” ucap Gubernur Rudy Mas'ud.
Menurutnya, penguatan PAD sangat penting agar Kaltim tidak terus bergantung pada transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Terlebih, saat ini pemerintah pusat berencana melakukan pemotongan TKD, yang berpotensi memengaruhi kemampuan fiskal daerah penghasil sumber daya alam seperti Kaltim.
BACA JUGA:
“Kami akan terus berjuang bersama para kepala daerah lainnya di Indonesia untuk mendapatkan perhatian pusat. Kaltim sebagai daerah penghasil harus mendapat porsi yang adil,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, ia juga mengingatkan agar seluruh OPD bekerja lebih cepat dan tepat agar serapan anggaran berjalan optimal. Ia menekankan, serapan anggaran yang baik akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, ia menargetkan agar sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tidak lebih dari 3 persen, terutama bagi OPD yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik.
Gubernur juga meminta agar perencanaan pembangunan tahun 2026 disusun lebih matang dan dikawal ketat.
"Melalui kinerja yang baik dan penggunaan anggaran yang efisien, diharapkan pemerintah pusat memberikan dukungan anggaran lebih besar bagi program-program pro rakyat di Kaltim," tutupnya. ***