Kaltim Masuk Nominator Penerima KPPU Award 2021

IBUKOTAKINI.COM –  Indeks persaingan usaha tahun 2021 di Indonesiamengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai tersebut meningkat dari 4,65 menjadi 4,81 dari skala maksimal 7. Hal ini menunjukkan bahwa tingkatpersaingan usaha di Indonesia membaik, meskipun di tengah masa pandemi Covid-19.

Indeks persaingan usaha merupakan suatu indikator tingkat persaingan usaha di perekonomian dan telah masuk dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dimana target Nasional Indeks Persepsi Persaingan Usaha adalah 5. 

Indeks yang dikembangkan Komisi PengawasPersaingan Usaha (KPPU) dan CEDS-Universitas Padjadjaran setiap tahun sejak tahun 2018 ini merupakan survey persepsi kepada pemerintah, pelaku bisnis, dan publik yang dilakukan di 34 (tiga puluh empat) provinsi. 

Survei ini ditujukan untuk memperhatikan persepsi publik atas tingkat persaingan usaha dan menentukan berbagai hal yang perlu menjadi perhatian bagi pemerintah dan KPPU dalam menyikapi persoalanpersaingan usaha di masa mendatang. 

Kepala Kantor KPPU Wilayah V, Manaek SM Pasaribu mengatakan bahwa terdapat tujuh dimensi dalam survei. Di antaranya struktur, perilaku, kinerja,permintaan, pasokan, kelembagaan, dan regulasi. 

“Berbagai dimensi ini sejalan konsep ekonomi industri untuk indeks pembangunan. Pembobotan dilakukan menggunakan analisis bobot sama dan principalcomponent analysis,” katanya didampingi Kabid Kajian Advokasi Kanwil KPPU Kalimantan Charisma desta Ardiansyah dan Kabid Penegakan Hukum Kanwil V KPPU Kalimantan, Mansur, di Kantor KPPU Wilayah V yang berlokasi di Kota Balikpapan.

Ia mengatakan pembobotan dilakukan menggunakananalisis bobot sama dan principal component analysis. Dari hasil survei, disimpulkan bahwa terdapat peningkatan nilai indeks dari 4,65 di tahun 2020 menjadi 4,81 di tahun 2021. 

“Hampir seluruh dimensi menunjukkanadanya kenaikan. Kenaikan terbesar terdapat pada dimensi kelembagaan. Artinya regulasi maupun kelembagaan persaingan usaha berkembang cukup signifikan dibandingkan tahun lalu,” terangnya pada Rabu (23/11/2021).

• baca juga: https://ibukotakini.com/read/tingkatkan-keamanan-bandara-sams-sepinggan-rakor-asc-2021
• https://ibukotakini.com/read/ntpd-112-layanan-panggilan-darurat-untuk-masyarakat

Sektor akomodasi, makanan dan minuman; pedagang besar dan eceran; serta jasa keuangan dan asuransi tetap merupakan tiga sektor dengan intensitas persaingan usaha tinggi, sebagaimana tahun sebelumnya. Pertambangan; pengadaan air dan pengelolaan sampah; serta listrik dan gas juga masih merupakan sektor dengan tingkat persaingan usaha yang rendah.

Peningkatan indeks persaingan usaha ini dinilai positif bagi perkembanganekonomi Indonesia, terlebih pada masa pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Hasil indeks persaingan usaha ini akan menjadi acuan bagi fokus pengawasan di KPPU, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Untuk itu, KPPU akan terus memperdalam temuan tersebut dan menyesuaikannya menjadi strategi di otoritas persaingan tersebut. Selain itu, ke depannya penting juga bagi KPPU untuk menganalisis indeks persaingan usaha pada sektor usaha digital, mengingat industri digital merupakan salah satu industri padat modal.

Indeks persaingan usaha juga menggambarkan daya saing masing-masing provinsi di seluruh Indonesia, tidak terkecuali di Wilayah Kerja Kanwil V yang meliputi Provinsi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. 

Adapun, indeks persaingan usaha Provinsi Kalimantan Timur mengalami peningkatan dari 4,51 di tahun 2020 menjadi 4,57 di tahun 2021. Kondisi ini didukung dengan peningkatan dimensi regulasi yang menandakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah mengeluarkan berbagai kebijakan dalam rangka mendorong terciptanya persaingan usaha yang sehat. 

“Hal ini ditandai adanya kerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota dalam memberikan Asistensi Kebijakan Persaingan Usaha yang bertujuan untukmenginternalisasikan prinsip persaingan usaha dalam suatu kebijakan daerah.Disamping itu, dimensi kelembagaan Provinsi Kalimantan Timur juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020,” tuturnya.

Hal ini menandakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan konsisten bekerja sama dengan KPPU dalam melakukan berbagai kegiatan, salah satunya pada sektor kemitraan. Pada tahun 2021 ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama KPPU Kanwil V telah membentuk Satgas Kemitraan Peternakan dan melakukan berbagai upaya advokasi terhadap pemangku kepentingan di sektor peternakan.

“Namun, kerja sama ini tidak hanya berjalan di sektor peternakan saja, bersama Organisasi Perangkat Daerah lainnya, KPPU Kanwil V juga melakukan upaya advokasi pada kemitraan di bidang ritel, perkebunan kelapa sawit, Perdagangan umum, koperasi, transportasi, dan sektor lainnya. Disisi penegakan hukum, aspek kemitraan UMKM menjadi fokus besar KPPU pada tahun 2021,” beber dia.

Manaek menambahkan ada 16 pengawasan kemitraan yang dilakukan oleh KPPU, dimana 5 diantaranya berlokasi di Wilayah Kerja Kanwil V yaitu, Kutai Kartanegara, Kabupaten Kotawaringin, Bulungan, Ketapang, dan PPU.

“Melalui peran aktif pemprov Kaltim dalam pelaksanaan kemitraan dalam bentuk advokasi dan pengawasan dan bersinergi dengan Kanwil V KPPU Balikpapan. Sehingga tahun ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menjadi nomitator penerima Penerima Penghargaan KPPU Award,” tutupnya.