Kaltim Minta Pusat Anggarkan Relokasi Warga Terdampak Proyek IKN

IBUKOTAKINI.COM – Pemerintah Kalimantan Timur meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyiapkan anggaran relokasi warga terdampak proyek pembangunan ibu kota baru. 

Keinginan itu disampaikan Pemerintah Kalimantan Timur melalui Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekdaprov Kaltim, Syirajudin. 

“Kami berpesan Kementerian PUPR RI agar mengalokasikan anggaran untuk relokasi masyarakat yang terdampak lahan mereka dalam pengembangan lokasi IKN,” pernyataan Syirayuddin yang dikutip dari akun resmi @pemprov_kaltim, Jumat 10 Februari 2023. 

Menurut Syirayuddin, relokasi penting dilakukan sehingga, masyarakat bisa ditempatkan di permukiman baru atau ada pergantian lahan baru. 

“Ini sesuai arahan yang diinginkan Gubernur Isran Noor dalam berbagai kesempatan,” tegasnya.

Pernyataan itu disampaikan dalam Rakor pendalaman isu-isu strategis pembangunan IKN oleh Kepala Staf Kepresidenan, dipimpin Deputi Staf Kepresidenan (KSP) Febri Calvin Tetelepta, di Kantor Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Balikpapan.

BACA JUGA:

• Pembangunan Rusun Pekerja di IKN Hampir Tuntas - ibukotakini.com
• Kunjungi IKN, Moeldoko: Pembangunan Infrastruktur Berjalan Sesuai Tahapan - ibukotakini.com

Saat ini proses pembangunan kawasan Ibu Kota Nusantara sedang berlangsung. Bahkan pembangunan rumah susun untuk 16 ribu pekerja hampir selesai. Sebagian menara sudah ditempati pekerja. 

Meski demikian nasib warga RT 10 Desa Bumi Harapan Kecamatan Sepaku masih belum jelas. Desa Bumi Harapan berada di wilayah yang ditetapkan pemerintah sebagai Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Selain bertempat tinggal , warga juga menggantungkan hidupnya dari kebun sekitar rumah mereka. 

Hunian Pekerja

Jika pemerintah belum memutuskan relokasi warga yang tinggal di KIPP, Kementerian PUPR justru hampir menyelesaikan pembangunan hunian untuk pekerja. Dirjen Perumahan PUPR, Iwan Suprijanto menjelaskan pembangunan hunian pekerja konstruksi untuk meminimalisir munculnya kawasan kumuh di sekitar IKN.

"Beberapa tower tersebut juga sudah dihuni dan ditempati oleh para pekerja konstruksi," kata Iwan sebagaimana disampaikan dalam pernyataan resmi. 

Lebih lanjut, Iwan menjelaskan, dalam waktu tidak terlalu lama fasilitas HPK akan diselesaikan oleh Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR. Selanjutnya HPK tersebut akan diserahkan kepada Otorita IKN untuk dikelola melalui Badan Usaha Miliki Otorita.

BACA JUGA:

• Pembahasan Substansi Perubahan UU IKN Terkait Pengelolaan Anggaran Akan Libatkan DPR RI - ibukotakini.com
• Proyek RDMP dan IKN Dorong Ekonomi Balikpapan Tumbuh Di Atas 4% - ibukotakini.com

Iwan juga menambahkan, dalam waktu tidak lama lagi akan banyak pekerja yang bekerja di IKN. Diperkirakan pada bulan Februari dan Maret kedatangan para pekerja akan cukup masif. 

Mereka akan membangun sejumlah infrastruktur di IKN seperti Istana Presiden, Sumbu Kebangsaan dan beberapa kantor kementerian pembangunan jalan tol serta beberapa fasilitas dan infrastruktur lainnya.

"Kami juga melengkapi sejumlah fasilitas pendukung di HPK seperti mess hall atau ruang serba guna, ruang makan, tempat ibadah, klinik kesehatan, kantor pengelola serta beberapa fasilitas penunjang lainnya," katanya.

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan menyatakan sebanyak 22 tower Hunian Pekerja Konstruksi (HPK) di Ibu Kota Nusantara sudah terbangun. 

HPK berupa rumah susun (Rusun) dengan teknologi modular tersebut saat ini sebanyak 12 tower sudah dihuni diharapkan bisa menjadi tempat tinggal bagi para pekerja konstruksi yang akan bekerja membangun sejumlah infrastruktur di IKN Nusantara. ###