Kaltim Percepat Pembentukan Tim Pemenuhan Gizi di Daerah Terpencil
- Fokus SPPG untuk Wilayah 3T
Samarinda
IBUKOTAKINI.COM - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) terus memperkuat komitmennya dalam menekan angka kekurangan gizi, terutama di daerah terpencil, tertinggal, dan terluar (3T).
Fokus utama saat ini adalah mempercepat pembentukan Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) di wilayah 3T yang masih belum terjangkau secara optimal.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, saat menerima kunjungan dan silaturahmi Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Balikpapan bersama Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Kaltim, Siti Farisyah Yana, di ruang kerjanya, Selasa (14/10/2025).
BACA JUGA:
Menurutnya, rapat Satuan Tugas (Satgas) Makanan Bergizi (MBG) akan segera digelar untuk membahas langkah konkret percepatan pembentukan tim di lapangan.
“Saat ini sudah ada 51 Tim Pelayanan Gizi (SPPG) yang aktif di delapan kabupaten dan kota di Kaltim. Namun, Tim Pelayanan Gizi di daerah 3T harus segera kita bentuk,” tegas Sekda Sri Wahyuni.
Sri menjelaskan, salah satu daerah yang menjadi perhatian utama adalah Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu).
Tantangan terbesar di wilayah tersebut adalah akses transportasi dan distribusi bahan pangan bergizi. Biaya logistik ke wilayah pedalaman jauh lebih tinggi dibandingkan di perkotaan.
BACA JUGA:
Pemkot Balikpapan Perketat Pengawasan Higienitas Makanan Sekolah
“Kami memerlukan dasar hukum dan mekanisme untuk memberikan subsidi biaya angkut, agar makanan bergizi tetap terjangkau bagi masyarakat di wilayah 3T. Isu ini akan menjadi salah satu bahasan utama dalam rapat Satgas MBG,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala KPPG Balikpapan, Paska Pakpahan, melaporkan perkembangan positif terhadap layanan gizi di Kaltim.
“Awalnya Kaltim hanya memiliki 44 unit SPPG, kini sudah bertambah menjadi 51 unit yang aktif dan beroperasi tanpa keluhan".
"Semua Tim Pelayanan Gizi juga telah menerapkan standar keamanan pangan internasional HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) untuk menjamin keamanan makanan yang dikonsumsi masyarakat,” jelas Paska.
BACA JUGA:
Dengan langkah ini, Pemprov Kaltim berharap penanganan masalah gizi, terutama di daerah terpencil dan sulit dijangkau, bisa dilakukan secara lebih terstruktur, cepat, dan berkelanjutan.***