Kaltim Perkuat Transparansi dalam Pengadaan Barang dan Jasa
- Transparansi diharapkan beri kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan.
Samarinda
IBUKOTAKINI.COM – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) terus memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan barang dan jasa (PBJ) untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.
Hal ini ditegaskan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, dalam acara Persiapan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025 yang digelar oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprov Kaltim di Samarinda, Selasa (7/1).
“Pengadaan barang dan jasa memiliki peran strategis dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik serta menjadi penopang utama pencapaian target pembangunan di Kaltim," kata Sri Wahyuni.
"Upaya meningkatkan Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa (ITKP) adalah tugas bersama yang tidak bisa ditunda,” ujar Sri Wahyuni lagi.
Acara tersebut juga diisi penandatanganan pakta integritas oleh Kelompok Kerja (Pokja) PBJ Provinsi Kaltim.
BACA JUGA:
Sri Wahyuni menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk komitmen untuk menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pengadaan.
“Pakta integritas ini adalah bukti nyata bahwa kita ingin setiap proses pengadaan barang dan jasa dilakukan secara profesional dan efisien. Ini menjadi komitmen bersama untuk melayani masyarakat dengan lebih baik,” tegasnya.
Selain itu, pemerintah memberikan penghargaan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menunjukkan kinerja baik dalam pengadaan barang dan jasa sepanjang tahun 2024.
Sri Wahyuni berharap penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi SKPD untuk terus meningkatkan kualitas kerja di tahun 2025.
Sri Wahyuni menyebut bahwa tahun anggaran 2025 adalah tahun penuh tantangan, namun juga membawa peluang besar untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di Kaltim.
BACA JUGA:
“Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa harus dilakukan dengan penuh integritas, transparansi, dan efisiensi. Setiap rupiah yang dianggarkan harus memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” pesannya.
Ia juga menekankan pentingnya pemahaman mendalam tentang tata cara dan proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Hal ini diharapkan dapat menghindarkan potensi permasalahan yang sering muncul dalam pelaksanaan PBJ.
“Persiapan yang matang adalah kunci. Saya berharap peserta yang hadir dalam acara ini dapat benar-benar memahami mekanisme PBJ secara elektronik agar pelaksanaannya berjalan lancar dan sesuai aturan,” tambahnya.
Langkah transparansi yang dilakukan Pemprov Kaltim diharapkan tidak hanya meningkatkan ITKP, tetapi juga memberikan kepercayaan lebih kepada masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan.
Dengan pendekatan integritas dan profesionalisme, Kaltim optimistis dapat menghadapi tantangan 2025 dan membawa pembangunan ke arah yang lebih baik. ***