Kaltim Tak Bisa Terus Bergantung Dana Pusat
- DPR Dorong Bankaltimtara Jadi Motor Ekonomi Kaltim
Balikpapan
IBUKOTAKINI.COM - Di tengah tekanan ekonomi dan keterbatasan dana transfer pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mendorong penguatan peran bank daerah sebagai motor pertumbuhan ekonomi dan penopang pendapatan asli daerah.
Isu tersebut mengemuka dalam kunjungan kerja Komisi II DPR RI ke Kalimantan Timur yang berlangsung di Harum Resort Balikpapan, Kamis (22/1/2026).
Kunjungan ini difokuskan pada pengawasan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), khususnya sektor perbankan.
Anggota Komisi II DPR RI Edi Oloan Pasaribu menegaskan bahwa BUMD perbankan seperti Bankaltimtara harus terus berbenah dan belajar dari praktik baik bank daerah lain di Indonesia.
“Bank daerah tidak boleh berjalan di tempat. Harus terus berbenah dan berinovasi,” tegasnya.
BACA JUGA:
BUMD Kaltim Jadi Mesin PAD: “Harus Sehat, Untung, dan Profesional” - ibukotakini.com
Edi juga membuka peluang bagi bank daerah untuk melakukan ekspansi, termasuk memberikan dukungan permodalan kepada pemerintah daerah di luar wilayahnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Menurutnya, ekspansi yang sehat dan terukur dapat memperkuat posisi BUMD sebagai motor pembangunan daerah.
Ia menambahkan, penguatan BUMD tidak hanya terbatas pada sektor perbankan, tetapi juga mencakup BUMD lain seperti PDAM dan perusahaan daerah di sektor strategis lainnya.
Karena itu, Komisi II DPR RI mendorong penguatan regulasi dan kelembagaan, termasuk pembentukan platform besar berupa badan khusus urusan BUMD.
BACA JUGA:
Dalam pertemuan tersebut, Bankaltimtara memaparkan perannya dalam mendorong perputaran ekonomi daerah, penguatan layanan perbankan, serta kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pemaparan dilakukan sebagai rangkuman jawaban atas 13 pertanyaan Komisi II DPR RI yang disederhanakan menjadi lima pokok bahasan utama.
Lima pokok pembahasan itu mencakup dukungan Bankaltimtara terhadap perputaran uang di daerah, digitalisasi dan inovasi layanan perbankan.
Berikutnya, jangkauan pelayanan di dua provinsi yakni Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara hingga tingkat kabupaten dan kecamatan.
Pengembangan sumber daya manusia, serta pengelolaan modal dan kinerja keuangan dari tahun ke tahun.
BACA JUGA:
Pemprov Kaltim Alokasikan Rp5 Miliar untuk Hadiah Gebyar Pajak 2025 - ibukotakini.com
Manajemen Bankaltimtara juga meminta masukan Komisi II DPR RI terkait strategi pengelolaan modal agar mampu menghasilkan keuntungan yang optimal dan berdampak langsung bagi daerah.
Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud menegaskan, masukan dari DPR RI sangat dibutuhkan, terutama di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya ideal dan berdampak langsung terhadap daerah.
“Bankaltimtara telah menyampaikan gambaran kondisi ekonomi yang kita hadapi. Karena itu, kami sangat mengharapkan masukan yang membangun dari Komisi II DPR RI, khususnya terkait peningkatan pendapatan daerah,” lanjutnya.
Gubernur juga menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tidak dapat sepenuhnya bergantung pada dana transfer dari pusat yang jumlahnya terbatas.
BACA JUGA:
Kaltim Tak Mau Andalkan DBH Sektor Migas dan Batu Bara - ibukotakini.com
Meski demikian, dana bagi hasil tetap menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang perlu dikelola secara optimal agar perekonomian daerah tetap tumbuh dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. ***