Kaltim Tak Mau Andalkan DBH Sektor Migas dan Batu Bara

IBUKOTAKINI.COM – Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud menegaskan bahwa daerah tidak boleh lagi bergantung sepenuhnya pada Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor batu bara dan migas. 

Dalam arahannya saat memimpin briefing rutin di Ruang Ruhui Rahayu, baru-baru ini, ia mengingatkan pentingnya diversifikasi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor perpajakan dan ekonomi produktif lainnya.

"Kita tidak bisa hanya mengandalkan dana bagi hasil. Tolong agar ini menjadi perhatian," ujar Rudy Mas'ud.

BACA JUGA:

Gubernur Rudy Mas'ud Dorong Perusda Jadi Andalan PAD Kaltim - ibukotakini.com

Hingga kini, sebagian besar postur APBD Kaltim masih ditopang oleh DBH, khususnya dari tambang batubara dan migas. 

Namun, Gubernur Harum mengingatkan bahwa komoditas ini bersifat tidak terbarukan dan sangat rentan terhadap fluktuasi pasar global.

"Begitu China tidak beli batu bara, harga langsung anjlok. Tutup sedikit saja, langsung terjun ciruk," ujarnya menggambarkan ketidakpastian pasar global.

Selain ancaman menurunnya permintaan, pergeseran dunia ke energi baru terbarukan turut menjadi alarm bagi ketergantungan Kaltim pada komoditas fosil.

BACA JUGA:

Rudy Mas'ud Dorong Bankaltimtara Fokus Kredit UMKM dan Transparansi - ibukotakini.com

Pajak dan Perusda Jadi Andalan Baru

Untuk membangun kemandirian fiskal, Gubernur Harum mengarahkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengelola penerimaan untuk mulai mengoptimalkan sumber PAD baru, terutama dari sektor pajak daerah.

Beberapa sektor yang dilirik antara lain:

• Pajak Alat Berat
• Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
• Pajak-pajak lainnya yang potensial meningkatkan PAD

Selain itu, Gubernur juga menekankan pentingnya menggerakkan peran perusahaan daerah (Perusda), seperti Bankaltimtara dan BUMD lainnya, agar lebih agresif menjalin kerja sama bisnis dengan sektor swasta, khususnya di bidang perkebunan, kehutanan, hingga pertambangan.

BACA JUGA:

Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud Minta Diberi Wewenang Kelola Ruang Laut - ibukotakini.com

“Kerja sama bisnis ini harus diarahkan untuk meningkatkan kontribusi terhadap PAD,” tambahnya.

Gubernur juga mendorong pengembangan sektor pertanian, perkebunan, industri pengolahan, dan pariwisata sebagai pilar ekonomi baru Kaltim. Langkah ini sejalan dengan arah pembangunan hijau dan berkelanjutan yang mulai diterapkan di berbagai belahan dunia.

“Sudah saatnya Kaltim menyiapkan diri menghadapi transisi energi dan ekonomi. Ketahanan fiskal hanya bisa dicapai jika kita punya sumber PAD yang beragam dan tahan guncangan,” tegasnya. ***