Kandidat Adipura, Menteri LH Cek Sampah Balikpapan

IBUKOTAKINI.COM – Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq melakukan inspeksi maraton ke sejumlah kawasan di Kota Balikpapan, Jumat sore (6/2/2026). 

Inspeksi untuk melihat langsung kondisi pengelolaan sampah. Lokasi yang disambangi antara lain permukiman pasang surut Pinisi, Kelurahan Klandasan Ilir, Pasarbaru, Kampung Bungas, hingga Pasar Pandansari.

Hanif menjelaskan, kunjungan ke Balikpapan merupakan bagian dari rangkaian inspeksi nasional Kementerian Lingkungan Hidup. Sebelumnya, meninjau Ciamis dan berencana melanjutkan agenda ke Bontang guna mengecek kondisi lingkungan, termasuk keberlanjutan ikan pesut air tawar. 

“Kami maraton. Ini bagian dari mandat Presiden Prabowo Subianto terkait penanganan persoalan sampah nasional,” katanya usai Inspeksi yang berakhir di Pasar Pandansari.

Selama setahun terakhir, kementerian melakukan pemantauan detail pengelolaan sampah di seluruh daerah. 

Menurutnya, evaluasi akhir dilakukan pada Desember 2025, dilanjutkan penilaian ulang pada Januari 2026 terhadap 471 kabupaten/kota dari total 514, kecuali Papua.

BACA JUGA:

Balikpapan Masuk Tiga Besar Kota Terbaik Pengelolaan Sampah Versi Kementerian PU - ibukotakini.com

Dari hasil sementara, hanya empat daerah yang berpotensi meraih nilai tinggi di atas 75 dan masuk kandidat Adipura, yakni Surabaya, Balikpapan, Bontang, dan Kabupaten Ciamis. 

“Namun semua harus diverifikasi. Kami tidak ingin ada komplain karena penilaian yang tidak objektif,” kata Hanif.

Di Balikpapan, pihaknya memilih turun tanpa pengawalan pemerintah kota untuk berdialog langsung dengan warga. Secara visual, menurutnya, jalan utama kota relatif baik, tetapi persoalan masih terlihat di kawasan permukiman dan aliran sungai yang dinilai belum ramah lingkungan.

Penilaian akhir akan menentukan apakah Balikpapan tetap meraih Adipura atau turun ke kategori kota bersertifikat. 

“Kami akan lakukan penilaian akhir dari kandidat penghargaan Adipura. Apakah Balikpapan masih bisa mendapatkan Adipura atau mungkin akan berada di bawahnya,” pungkasnya. 

Secara nasional, dari 471 daerah yang dinilai, hanya empat berpeluang Adipura, 29 masuk kategori kota bersertifikat, sementara hampir 400 lainnya masih masuk kategori kota kotor. Kondisi ini, kata Hanif, menjadi dasar penguatan Gerakan Nasional Indonesia Asri. ***