Kawal Kebijakan Upah dan Investasi, Apindo Kaltim Ajak Pengusaha Gabung
Balikpapan

Kawal Kebijakan Upah dan Investasi, Apindo Kaltim Ajak Pengusaha Gabung

  • Ketua DPP Apindo Kaltim Abriantinus mengajak pelaku usaha bergabung memperkuat organisasi
Balikpapan
Ferry Cahyanti

Ferry Cahyanti

Author

IBUKOTAKINI.COM - Ketua Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia (DPP Apindo) Kalimantan Timur (Kaltim), Abriantinus, mengajak seluruh pelaku usaha di Kaltim untuk bergabung dan memperkuat barisan di Apindo. 

Pasalnya, Apindo merupakan satu-satunya organisasi pengusaha yang diberi mandat undang-undang untuk mewakili dunia usaha di Dewan Pengupahan, lembaga kerja sama tripartit, hingga seleksi hakim ad hoc Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

“Maksud saya adalah, apa yang dilakukan oleh Apindo untuk kepentingan seluruh pelaku usaha. Karena itu ayo dukung Apindo supaya bisa memperjuangkan seluruh kepentingan dunia usaha,” kata Abriantinus pada Sabtu (21/11/2026).

Ajakan konsolidasi tersebut disampaikan menyusul rampungnya perundingan Upah Minimum Provinsi (UMP) Kaltim 2027 di tingkat Dewan Pengupahan. 

Menurut Abriantinus, keterlibatan aktif para pengusaha sangat krusial agar suara dan daya tahan dunia usaha terwakili secara proporsional dalam setiap perumusan kebijakan ketenagakerjaan.

Abriantinus menjelaskan bahwa selain mendorong peningkatan investasi, Apindo memiliki tanggung jawab besar menciptakan iklim usaha serta hubungan industrial yang produktif dan berkeadilan. 

Dalam setiap pembahasan upah minimum, kenaikan upah dipastikan selalu terjadi setiap tahun sehingga fokus perundingan adalah menentukan persentase yang realistis.

BACA JUGA:

Enam Sektor Upah Minimum Sektoral Kaltim Dibahas 24 November 2026

Di satu sisi, serikat pekerja umumnya menginginkan kenaikan upah setinggi mungkin. Namun di sisi lain, Apindo wajib menghitung berbagai variabel ekonomi agar kelangsungan usaha tetap terjaga.

Ia mengingatkan, lonjakan upah yang terlalu tinggi tanpa memperhitungkan kemampuan perusahaan dapat memicu kenaikan harga barang dan mengguncang perekonomian Kaltim. 

Kondisi tersebut berisiko memaksa Perusahaan baik skala kecil maupun padat karya dengan ribuan karyawan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang justru menambah angka pengangguran.

“Serikat pekerja umumnya menginginkan kenaikan setinggi mungkin, sedangkan Apindo harus memperhitungkan berbagai faktor karena iklim usaha ikut terpengaruh,” imbuhnya.

Selain mengawal kebijakan pengupahan, Abriantinus menegaskan posisi strategis Apindo dalam menjaga stabilitas hubungan antara pekerja dan pemberi kerja. 

BACA JUGA:

UMP Kaltim 2027 Naik 7,02 Persen Jadi Rp4,04 Juta

Apabila terjadi sengketa ketenagakerjaan yang gagal diselesaikan secara bipartit di internal perusahaan, kasus tersebut akan dibawa ke lembaga kerja sama tripartit.

Jika mediasi di tingkat tripartit belum mencapai titik temu, sengketa akan berlanjut ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Pada tahap inilah Apindo turut berperan menyeleksi hakim ad hoc PHI dari unsur pengusaha guna memastikan proses peradilan berjalan objektif.

Sebagaimana diketahui, rapat maraton Dewan Pengupahan Provinsi Kaltim selama dua hari telah menyepakati besaran UMP Kaltim 2027 sebesar Rp4.046.360 atau naik 7,02 persen dibandingkan UMP 2026. 

Kesepakatan yang dicapai setelah tujuh kali skorsing ini kini tinggal menunggu penetapan resmi dari Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud.

Dalam perundingan tersebut, perwakilan pengusaha yang dikoordinasi oleh Slamet Brotosiswoyo sempat menolak tuntutan serikat pekerja yang meminta UMP 2027 dipatok di angka Rp5,7 juta berdasarkan hitungan persentase Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebesar Rp6.039.344.

Sementara itu, pembahasan terkait besaran Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Kaltim 2027 untuk enam sektor unggulan meliputi pertambangan batu bara, minyak bumi, gas, perkebunan, kelapa sawit dan pemanen kayu, serta industri crude palm oil (CPO) dan turunannya dijadwalkan kembali dirundingkan pada Selasa (24/11/2026) mendatang. ***