
Kawal Program Badan Gizi Nasional, Pemkab PPU Siapkan Audit Operasional 13 SPPG
- Pemkab Penajam Paser Utara menyiapkan satgas lintas OPD untuk menginspeksi standar operasional, keamanan pangan, dan limbah di 13 SPPG lokal
Penajam
IBUKOTAKINI.COM - Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, memperketat pengawasan tata kelola pelaksanaan program pemenuhan gizi nasional di daerah.
Melalui pembentukan satuan tugas (Satgas) lintas organisasi perangkat daerah (OPD), Pemkab PPU mematangkan persiapan inspeksi menyeluruh terhadap 13 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Langkah audit lapangan ini dirancang untuk memastikan seluruh unit layanan mematuhi standar operasional prosedur (SOP), higienitas, serta regulasi yang ditetapkan pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional (BGN).
Sekretaris Daerah (Sekda) PPU, Tohar, mengungkapkan bahwa saat ini terdapat 13 SPPG yang beroperasi aktif di wilayah PPU. Kapasitas layanan tersebut mencakup 12 SPPG reguler dan 1 SPPG satelit yang difokuskan untuk menjangkau kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), termasuk wilayah pesisir Jenebora.
Sebagai bagian dari prinsip transparansi dan kepatuhan administrasi, Pemkab PPU telah melayangkan surat pemberitahuan resmi kepada seluruh pengelola SPPG sebelum tim audit turun ke lapangan.
"Sudah saya tanda tangani untuk memberitahukan kepada pemilik SPPG bahwa pada saatnya nanti kami akan melakukan inspeksi berdasarkan perintah kementerian," ungkap Tohar dalam keterangan resminya, pada Jumat (13/11/2026).
BACA JUGA:
Kejar Target Nelayan Naik Kelas, PPU Usulkan Kapal Fiber ke KKP - ibukotakini.com
Guna menjamin objektivitas pemeriksaan, Pemkab PPU tengah menyelaraskan instrumen penilaian bagi seluruh personel Satgas.
Proses evaluasi akan mengacu pada 4 parameter utama yang dijabarkan ke dalam 14 indikator teknis sesuai petunjuk teknis (juknis) Badan Gizi Nasional.
Pengawasan melibatkan kolaborasi lintas instansi mulai dari sektor kesehatan, ketahanan pangan, pertanian, lingkungan hidup, hingga pekerjaan umum.
"DLH menjustifikasi kondisi riil di lapangan berkenaan dengan pengelolaan limbah. Kemudian teman-teman kesehatan terkait dengan kelaikan tadi," jelas Tohar.
Tohar menambahkan bahwa pendekatan lintas sektoral sangat krusial agar pengawasan tidak berjalan parsial.
“Seluruh temuan dan hasil verifikasi di lapangan nantinya akan dituangkan dalam formulir pemeriksaan resmi sebagai bahan evaluasi dan pembinaan berkelanjutan bagi para pengelola dapur gizi,” pungkasnya. (Adv-Diskominfo PPU)
