Kawal Program MBG, Pemkab PPU Siap Inspeksi SPPG Pakai 14 Indikator

IBUKOTAKINI.COM - Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) bergerak cepat memperketat pengawasan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayahnya. 

Pemkab PPU dijadwalkan segera menggelar inspeksi mendadak dan menyeluruh terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan mengacu pada 14 indikator penilaian standar nasional.

Langkah strategis ini merupakan tindak lanjut langsung atas sosialisasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengenai pelaksanaan inspeksi dan penilaian kesesuaian SPPG di tingkat daerah. 

Komitmen ini menegaskan kesiapan Pemkab PPU dalam mengawal program prioritas nasional agar berjalan aman, higienis, dan tepat sasaran.

Kesiapan tersebut dibahas dalam rapat sosialisasi yang diikuti jajaran Pemkab PPU secara daring dari Ruang Rapat Sekretaris Daerah, Lantai II Kantor Bupati PPU, Jumat (30/10/2026). 

Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) PPU, Tohar, didampingi Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Hadi Saputro, serta jajaran kepala perangkat daerah terkait.

Melalui sosialisasi ini, Pemkab PPU memetakan mekanisme teknis pemeriksaan lapangan agar operasional SPPG benar-benar memenuhi regulasi yang berlaku. 

Selain memverifikasi kepatuhan standar, inspeksi mendatang juga bertujuan mengidentifikasi celah operasional untuk mendorong peningkatan kualitas layanan pemenuhan gizi masyarakat penerima manfaat.

BACA JUGA:

Tingkatkan Hasil Panen, Pemkab PPU Adopsi Drone Pertanian - ibukotakini.com

Sekda PPU, Tohar, menyebut bahwa keberhasilan pengawasan Program MBG ini sangat bergantung pada soliditas dan komitmen antarinstansi di daerah.

”Keterlibatan perangkat daerah sesuai tugas dan kewenangannya diperlukan agar proses inspeksi dan pengawasan dapat berjalan secara terarah dan optimal,” tegas Tohar usai memimpin rapat.

Dalam skema penilaian sesuai regulasi Mendagri, 14 indikator yang diuji mencakup berbagai variabel vital operasional dapur umum dan penyedia gizi. 

Menurutnya, aspek keamanan pangan dan sanitasi menjadi porsi utama penilaian dengan bobot dominan mencapai 65 persen.

“Sisa persentase penilaian terbagi pada aspek legalitas dan dokumen resmi, kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), fasilitas penunjang, hingga aspek keselamatan kerja,” terang Tohar.

Sejumlah parameter kritis yang akan diperiksa ketat tim inspeksi adalah Keamanan Pangan dan Sanitasi; Legalitas dan Sertifikasi; Kompetensi SDM dan Fasilitas.

“Langkah ini diharapkan memastikan Program Makan Bergizi Gratis di PPU memberikan dampak positif yang nyata bagi kesehatan dan tumbuh kembang generasi,” tutupnya. (Adv-Diskominfo PPU)