Keberlanjutan Industri Migas, Komite II DPRD RI Kunker ke Kaltim

IBUKOTAKINI.COM – Bahas penerapan Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas). Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Timur pada Senin, 17 Februari 2025.

Dadlam pertemuan itu, Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik, mengungkapkan bahwa Kaltim dihadapkan pada tantangan keberlanjutan industri migas di tengah transisi energi. 

Pemprov Kaltim berupaya memastikan eksploitasi migas tetap memberikan manfaat bagi daerah sembari beradaptasi dengan agenda transisi ekonomi yang sedang dijalankan saat ini.

“Kita berupaya memastikan eksploitasi migas tetap memberi manfaat bagi daerah dan beradaptasi dengan agenda transisi ekonomi yang sedang dijalankan saat ini,” terang Akmal Malik ketika menerima kunjungan kerja di Auditorium Balai Kota Balikpapan.

Akmal menyebut keberlanjutan lingkungan serta kesejahteraan masyarakat menjadi perhatian utama dalam pengelolaan industri migas di Kaltim. Selain itu, dampak sosial dari kegiatan eksploitasi migas turut menjadi atensi Pemprov Kaltim.

BACA JUGA:

DPRD Balikpapan Minta Penertiban Papan Reklame Harus Tegas - ibukotakini.com

Terkait peran daerah dalam tata kelola migas, Akmal mengapresiasi penerimaan daerah dari dana bagi hasil sektor migas yang cukup besar. 

Namun, ia mengakui bahwa masih ada pihak yang mempertanyakan aspek keadilan dalam pembagian hasil tersebut.

“Harapan kami ada diskusi yang dapat memberikan jawaban kepada publik terkait ini dengan konsep NKRI,” jelas Akmal.

Kunjungan kerja Komite II DPD RI ini dipimpin oleh Ketua Komite II, Badikenita Putri Sitepu, menjelaskan kunjungan ini bertujuan untuk melakukan pengawasan pelaksanaan UU No. 21 Tahun 2001 tentang Migas. 

Provinsi Kalimantan Timur dipilih sebagai lokus kunjungan kerja karena memiliki potensi sektor migas yang besar dan berkontribusi signifikan bagi negara serta daerah, terutama melalui Blok Mahakam.

“Kami ingin mendapatkan informasi terkini terkait pengelolaan sektor migas di daerah dan nasional, serta masukan konkret terkait permasalahan dan tantangan di sektor ini,” kata Badikenita. ***