Kecamatan Balikpapan Utara Miliki Pelayanan Administrasi Terpadu
- Pelayanan yang diberikan, diantaranya untuk mengurus ahli waris, pengurusan imtn, perizinan usaha termasuk pengurusan cetak ktp.
Balikpapan
BALIKPAPAN - Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan mulai saat ini memiliki pelayanan administrasi terpadu. Pelayanan ini diresmikan Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas'ud, di Kantor Kecamatan Balikpapan Utara, pada Jumat, 20 September 2024.
Wali Kota mengapresiasi adanya pelayanan administrasi terpadu di Kecamatan Balikpapan Utara. Ini mempermudah layanan kepada masyarakat, dalam segala urusan baik dari urusan tanah, urusan bangunan maupun lainnya supaya proses lebih cepat. Hanya saja, sesuai dengan aturan.
"Sekarang kerja tidak boleh lambat, harus cepat tapi sesuai dengan regulasi. Ini bagian program prioritas kita good government. Kita mulai dari kelurahan kemudian kecamatan," tuturnya.
Rahmad mengatakan bahwa pelayanan ini akan diterapkan diseluruh kecamatan se balikpapan. "Kecamatan Balikpapan Utara menjadi contoh " ujarnya.
Camat Balikpapan Utara, Muhammad Fadli Pathurrahman menjelaskan pelayanan administrasi terpadu ini berbeda dari pelayanan sebelumnya yang diterapkan kecamatan balikpapan utara.
"Kami mencoba untuk memfasilitasi masyarakat, dalam rangka untuk memberikan pelayanan terkait masalah perizinan dan juga non perizinan. Di mana pelayanan yang kami berikan ini ada dua macam yaitu pelayanan yang sifatnya perizinan dan bisa diakses oleh masyarakat dimanapun dan kapanpun," jelasnya.
BACA JUGA:
- Kenaikan Dana Operasional RT Oktober 2024 Bukan Karena Pilkada - ibukotakini.com
- Subuh Berjemaah, Wali Kota Rahmad Mas’ud Serahkan Hibah untuk Renovasi Masjid Nurul Falah - ibukotakini.com
- Bulan Oktober 2024, Disnaker Balikpapan Buka Job Fair di BTC - ibukotakini.com
Kedua, sesuai dengan amanat perizinan dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat diuar jam kerja.
"Jadi kami mencoba untuk bisa memberikan akses kepada masyarakat semudah-mudahnya, untuk memperoleh informasi terkait layanan perizinan yang dikelola di kecamatan Balikpapan Utara," terangnya.
Tak hanya itu, pihaknya akan menambah ada dua loket yakni loket bpjs dan loket untuk melakukan tracking terkait masalah jenis layanan yang diberikan oleh masyarakat melalui nomor telepon.
Setiap masyarakat yang bermohon dan mendapatkan pelayanan di kecamatan Balikpapan Utara ini bisa mengetahui sejauh mana waktu dan juga kebutuhan layanan yang akan dapat diberikan oleh kecamatan balikpapan utara.
Adapun pelayanan yang diberikan, diantaranya untuk mengurus ahli waris, pengurusan imtn, perizinan usaha termasuk pengurusan cetak ktp.
"Kami melakukan inovasi, dimana jenis layanan tersebut bisa diperoleh oleh masyarakat kecamatan Balikpapan Utara di jam kerja dan diluar jam kerja," ungkapnya.
BACA JUGA:
- Pordi Balikpapan Ikuti Turnamen Forkopimda Sulbar Cup - ibukotakini.com
- Penetapan DPT Tahapan Krusial dalam Pilkada 2024 - ibukotakini.com
Pelayanan diberikan diluar jam kerja dengan melalui Sistem Informasi Basis Data Kecamatan (Si Badak). Dimana nantinya memberikan layanan 24 jam dengan cepat, keyakinan dan jaminan yang tepat, bahwa waktu pelayanan yang diberikan dengan durasi tepat dan sesuai dengan sasaran. Dengan catatan, durasi SOP pelayanan perizinan itu berjalan, apabila persyaratan sudah terpenuhi, bukan pada saat berkas masuk untuk dilakukan verifikasi.
"Setelah dinyatakan lengkap baru berkas itu berjalan, terutama terkait masalah pertanahan atau imtn, karena membutuhkan waktu dalam rangka untuk memberikan verifikasi terkait masalah apakah permohonan imtn tidak tumpang tindih atau dengan aturan yang berlaku," paparnya.
Sesuai dengan instruksi Walikota bahwa seluruh proses sertifikasi yang dilakukan BPN wajib berdasarkan imtn. Pelayanan ini juga menerima pengaduan masyarakat dan pencabutan berkas masyarakat.
"Nah jadi semua diolah," imbuhnya.
Fadli berharap pemerintah melalui kecamatan dapat mencoba hal baru, apabila ini berhasil maka kemungkinan pelayanan perizinan yang selama ini berada di DPMPTSP bisa dilakukan dikecamatan, karena yang mengetahui lebih jelas adalah kecamatan dan kelurahan.
"Yang dilakukan DPMPTSP juga membutuhkan koordinasi dengan camat dan lurah, untuk memastikan bahwa permohoan tersebut teregister, karena buku register itu ada di kecamatan bukan di dpmptsp," sebutnya.
Pelayanan ini tercipta, dalam rangka untuk memperpendek durasi layanan, maka layanan yang membutuhkan konfirmasi dengan kecamatan dapat dialihkan ke kecamatan, seperti penerbitan ktp apabila rusak bisa dilakukan di kecamatan. Meskipun, pembuatan awal ktp di disducapil. ***