Kejar Target Nelayan Naik Kelas, PPU Usulkan Kapal Fiber ke KKP

IBUKOTAKINI.COM - Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) terus berupaya mendongkrak produktivitas dan kesejahteraan nelayan lokal melalui penyaluran sarana perikanan. 

Kendati terbentur keterbatasan kemampuan keuangan daerah, Pemkab PPU memastikan akan mendatangi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk menambah kuota bantuan.

Kepala Dinas Perikanan PPU, Andi Trasodiharto, mengungkapkan bahwa pihaknya selama ini rutin menyalurkan bantuan berupa mesin, alat tangkap, bubu, hingga sarana pendukung bagi nelayan tangkap. 

“Kelompok pembudidaya ikan juga mendapatkan dukungan kolam terpal, bibit, pakan, serta pendampingan teknis,” ucapnya pada Jumat, 13 November 2026.

Namun, ia tidak menampik bahwa cakupan penerima manfaat pada tahun ini masih tergolong minim, yakni baru menjangkau sekitar delapan kelompok nelayan.

“Kalau bantuan tahun ini memang terbatas. Kita melihat kondisi keuangan daerah, tetapi kami tetap berupaya memperjuangkan tambahan bantuan melalui pemerintah provinsi maupun kementerian,” ujar Andi Trasodiharto.

BACA JUGA:

Dongkrak Daya Saing IKM PPU, Dekranasda PPU Pacu Nilai Tambah Batik - ibukotakini.com

Guna mengejar ketertinggalan tersebut, Dinas Perikanan PPU membidik dukungan dari program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). 

Melalui skema ini, Pemkab PPU berencana mengusulkan proposal pengadaan kapal, mesin, hingga alat tangkap modern langsung ke KKP agar nelayan setempat bisa naik kelas.

Secara spesifik, Andi berharap bantuan armada yang turun nanti berupa kapal berbahan fiber. Menurutnya, kapal fiber jauh lebih efisien dan mudah diperbaiki saat mengalami kerusakan operasional dibandingkan kapal kayu konvensional.

“Kita akan memohon kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan fasilitasi kepada nelayan. Pembangunan perikanan ini harus melibatkan seluruh pihak, baik pemerintah daerah, provinsi, maupun pusat,” jelasnya.

Di sisi lain, Pemkab PPU juga penataan aktivitas penangkapan ikan di kawasan pesisir, khususnya terkait keberadaan belat (alat tangkap ikan tradisional) yang berada di sekitar kawasan rencana KNMP juga jadi perhatian 

BACA JUGA:

Cegah Temuan Anggaran, Sekda PPU Tohar Minta Pengadaan Desa Tertib - ibukotakini.com

Andi menegaskan bahwa pihaknya akan segera turun mengecek kondisi lapangan sekaligus berkoordinasi dengan Pemprov Kaltim. Hal ini mengingat kewenangan tata ruang dan pengelolaan wilayah laut berada di bawah kendali pemerintah provinsi.

Setiap pemasangan belat, bagan, maupun rumpon di perairan wajib mengantongi izin resmi serta mematuhi regulasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL).

“Persoalan belat nanti kita cek kembali. Kewenangannya berada di provinsi. Harus ada izin, termasuk melalui bidang KPPRL. Kita akan koordinasikan dengan provinsi karena sampai saat ini belum ada laporan yang masuk kepada kami,” tukas Andi. (Adv-Diskominfo PPU)