Investasi PT Kobexindo Cement di Kecamatan Bengalon, Kutai Timur. Dewan Nasional KEK mengapresiasi perkembangan KEK MBTK.
Bisnis

KEK MBTK Berlanjut, Dewan Nasional KEK Apresiasi Langkah Pemprov Kaltim

  •   IBUKOTAKINI.COM – Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (KEK MBTK) di Kabupaten Kutai Timur, lolos dari ‘lubang jarum’. Status kawasa
Bisnis
more
Redaksi

Redaksi

Author

IBUKOTAKINI.COM – Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (KEK MBTK) di Kabupaten Kutai Timur, lolos dari ‘lubang jarum’. Status kawasan ekonomi yang diresmikan dua Presiden itu tetap melekat, pasca laporan manajemen ke Dewan Nasional, baru-baru ini. 

Plt Sekretaris Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Elen Setiadi, mengapresiasi langkah Kaltim dalam tindak lanjut pengembangan KEK MBTK.

Penghargaan itu disampaikan Elen Setiadi usai mendengar laporan perkembangan rencana kawasan ekonomi unggulan Kaltim itu kepada Dewan Nasional KEK, di Jakarta, Kamis 22 Desember 2022.

"Saya apresiasi Bu Sekda. Ada langkah-langkah percepatan," ucap Elen Setiadi kepada Sekda Kaltim, Sri Wahyuni.

Dia pun memberi saran agar beberapa kendala yang masih dihadapi dan bersentuhan dengan kementerian terkait segera dituangkan dalam surat resmi untuk ditindaklanjuti Dewan Nasional KEK. Masalah dimaksud di antaranya soal izin pelabuhan, pengeboran air tanah dalam kawasan, serta infrastruktur di luar dan dalam kawasan.

BACA JUGA:

Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni yang juga Sekretaris Sekretariat Dewan Kawasan KEK MBTK optimis progres ke depan akan lebih maju.

Sri mengungkapkan pihaknya mendapat kesempatan untuk menyampaikan laporan perkembangan KEK MBTK kepada Dewan Nasional KEK. Dewan Kawasan KEK MBTK sudah memetakan masalah yang dihadapi KEK MBTK, sekaligus juga merumuskan opsi solusinya.

"Solusi yang kami tawarkan adalah penguatan kelembagaan dengan menyiapkan BUMD (Pemprov Kaltim dan Pemkab Kutai Timur)," ungkap Sri Wahyuni.

"Untuk melakukan itu, kita sudah menyiapkan skema. Tahun 2023 kita siapkan FS BUMD-nya, rancangan peraturan daerahnya, penataan asetnya untuk menjadi penyertaan modal," jelas mantan Kepala Dinas Pariwisata Kaltim itu.

BACA JUGA:

Sementara proses menuju BUMD berjalan, Badan Usaha Pembangun dan Pengelola (BUPP) yakni PT MBTK, tetap bisa melakukan fungsi sebagai BUPP. Salah satunya menjalin kerja sama dengan para investor.

Berbagai izin seperti pelabuhan, keperluan air, telekomunikasi dan listrik akan tetap difasilitasi untuk segera diselesaikan.

"Setelah kita laporkan, Dewan Nasional KEK mengapresiasi. Semua masalah sudah kita petakan, dan ternyata mereka juga memotret hal yang sama. Bahkan kita sudah menyiapkan solusinya," ungkap Sri lagi.

Nyaris tidak ada catatan minor disampaikan Dewan Nasional KEK, kecuali permintaan untuk target-target waktu semisal lama waktu pembuatan peraturan daerah.

"Kita optimis dan mereka mengapresiasi, karena kita sudah memotret masalahnya dan ada rencana tindak. Berarti ada komitmen kuat dari pemerintah provinsi di sana," tutup Sri Wahyuni.

BACA JUGA:

Sebelumnya Direktur PT MBTK Ade Himawan menjelaskan saat ini sudah ada satu investor yang beroperasi di KEK MBTK dengan total investasi senilai Rp109 miliar. Sementara aktivitas 14 kali pengiriman CPO yang mereka lakukan sudah menembus angka di atas Rp500 miliar.

"Kami juga masih mempunyai sejumlah investor potensial, di antaranya PT Samudera Pelabuhan Indonesia untuk pengembangan pelabuhan internasional Maloy," ungkap Ade Himawan.

Kemudian PT Perkebunan Nusantara III (PT Industri Nabati Lestari) yang akan membangun refinery minyak goreng Posco dari Korea, dan ada pula PT Songgority yang mengaku siap berinvestasi sebesar USD 5 miliar atau setara Rp75 triliun.

Dewan Nasional KEK sempat memberikan ‘ancaman’ mencopot status kawasan ekonomi MBTK pada 2022. DN menilai tidak ada progres signifikan untuk mengembangkan kawasan ekonomi di Kecamatan Kaliorang itu. 

Belakangan, pemerintah daerah dan manajemen KEK MBTK melakukan berbagai kebijakan strategis, termasuk memberikan sewa murah lahan di kawasan itu. ###