Kemiskinan di IKN Naik, Pemkab Bentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

IBUKOTAKINI.COM - Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah.  Pembentukan tim ini sebagai respons atas peningkatan masyarakat miskin di Ibu Kota Negara Nusantara.  

Berdasarkan data pemerintah daerah, kemiskinan di Penajam Paser Utara mencapai angka 7,61%. Angka ini naik dari tahun 2020 yaitu sebesar 7,36%.  "Kondisi ini mengindikasikan bahwa terjadi kenaikan jumlah penduduk yang hidup di bawah standar hidup layak," kata Penjabat Sekretaris Daerah PPU, Tohar, dilansir Biro Humas.

Untuk menangani kemiskinan, Bupati Penajam Paser Utara mengeluarkan Surat Keputusan tentang pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah.

Tim ini bertugas sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan.

Strategi yang diambil dalam menanggulangi kemiskinan meliputi pengurangan beban penduduk miskin, meningkatkan kemampuan dan pendapatan penduduk miskin, pengembangan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro kecil dan menengah serta mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

"Penanganan kemiskinan merupakan tujuan utama pembangunan di Kabupaten Penajam Paser Utara. Setiap aspek penyelenggaraan pemerintah daerah, kita semua berkewajiban mengutamakan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan sebagai orientasi utama dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan," imbuh Tohar.

• https://ibukotakini.com/read/desain-ikn-diharapkan-tak-timbulkan-kesenjangan-sosial
• https://ibukotakini.com/read/tak-mau-jadi-penonton-warga-ppu-bentuk-fordamai-ikn
• https://ibukotakini.com/read/appsi-rekomendasikan-pengembalian-kewenangan-kepala-daerah

Ia menerangkan kemiskinan adalah permasalahan yang dihadapi bangsa kita secara umum dan termasuk juga daerah kita.

"Permasalahan kemiskinan merupakan hal yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematik, terpadu dan dilaksanakan secara menyeluruh, dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat," jelasnya.

Implementasi yang dilakukan dalam misi pengentasan kemiskinan ini, dilakukan dengan bentuk penyusunan program yang efektif dan tepat sasaran serta penguatan kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) yang mengutamakan koordinasi dalam rangka sinergitas multisektor.

Tohar mengatakan, TKPK harus memastikan sasaran penerima manfaat bantuan pemerintah. "Harus betul-betul individu/rumah tangga yang sesuai dengan kondisi dan kriteria yang membutuhkan, agar manfaat dari program tersebut bisa mengangkat individu/rumah tangga tersebut lepas dari status miskin/rentan miskin," pungkasnya.

Pembentukan tim TKPK dihadiri Asisten I Pemerintahan dan Kesra Sodikin, Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Ahmad Usman, Sekretaris Bappelitbang Yunita Liliyana Damayanti, Perwakilan Badan Pusat Statistik Kab. PPU, Baznas serta unsur satuan kerja perangkat daerah di Kabupaten Penajam Paser Utara.