Kendalikan PMK, Provinsi Kaltim Alokasikan Rp2,7 Miliar
- IBUKOTAKINI.COM – Kendati Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) sudah masuk zero case atau sudah tidak ada kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pad
Kabar Ibu Kota
SAMARINDA, IBUKOTAKINI.COM – Kendati Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) sudah masuk zero case atau sudah tidak ada kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak sapi. Pemerintah Provinsi Kaltim tetap mengalokasi pengendalian PMK pada tahun 2023.
Gubernur Kaltim Isran Noor menegaskan masalah PMK di daerah agar betul-betul diperhatikan. Apalagi, Kaltim dipastikan sudah masuk zero case. Artinya, sudah tidak ada kasus mengarah ke PMK.
"Memang, kita sudah masuk zero case, tapi kewaspadaan penting dilakukan. Karena itu, pengendalian PMK harus dilakukan, khususnya tahun ini," kata Isran Noor yang dikutip Selasa (28/3/2023).
Gubernur mengungkapkan, sesuai laporan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kaltim dan BPKAD Kaltim, ada kurang lebih anggaran dialokasikan tahun ini mencapai Rp2,7 miliar dengan tujuan Pengendalian PMK.
Berdasarkan datanya, tahun lalu Kaltim mendapatkan dosis vaksin PMK sebanyak 74.800 dosis dan telah terealisasi 80 persen.
BACA JUGA:
- https://ibukotakini.com/read/60-persen-apbd-kaltim-untuk-biayai-pilkada-2024
- https://ibukotakini.com/read/pemprov-kaltim-buka-pasar-murah-mulai-hari-ini-12-lokasi-disiapkan
"Untuk itu, saya minta ini harus dikendalikan dengan maksimal sesuai anggaran yang tersedia," pesannya.
Sementara itu, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Fahmi Himawan menjelaskan alokasi Rp2,7 miliar itu diperuntukan bagi pelaksanaan fasilitas pendukung optimalisasi reproduksi, penandaan hewan dan vaksinasi PMK, serta ģangway dan kandang jepit.
Kemudian, pengadaan hijauan pakan ternak dalam rangka penguat kondisi ternak terdampak PMK di sejumlah titik di Kaltim.
Selain itu, pendampingan dan pengawalan kegiatan penandaan dan pendataan hewan terdampak PMK. Pengadaan sarana penunjang kegiatan vaksinasi PKM di lapangan. Belanja obat-obatan dan vitamin. Edukasi PMK ke kelompok ternak dan lain-lain, serta pemberian kompensasi dan bantuan dalam keadaan tertentu darurat PMK.
"Yang jelas, pada 2023 ini tetap dilaksanakan vaksinasi secara berkelanjutan. Dengan tujuan untuk membentuk kekebalan individual hewan ternak. Harapannya herd immunity tahun ini dapat tercapai 80 persen," ungkap Fahmi. ###