Kesbangpol Balikpapan Salurkan Rp2,44 Miliar untuk 9 Parpol

IBUKOTAKINI.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan menyalurkan bantuan keuangan tahap kedua tahun 2026 kepada sembilan partai politik (parpol) yang memiliki kursi di DPRD Kota Balikpapan. Total bantuan yang disalurkan mencapai Rp2.449.846.000.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Balikpapan, Elizabeth, mengatakan besaran bantuan yang diterima setiap partai berbeda. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah kursi masing-masing parpol di DPRD Kota Balikpapan.

"Bantuan keuangan ini merupakan pemberian tahap kedua tahun 2026. Totalnya sebesar Rp2.449.846.000 dan diberikan kepada sembilan partai dengan jumlah berbeda sesuai jumlah kursi di DPRD Kota Balikpapan," ujar Elizabeth, Senin, 9 November 2026.

Dia menjelaskan, bantuan keuangan parpol tersebut diperuntukkan bagi pembinaan dan pendidikan politik. Sasarannya tidak hanya pengurus dan kader partai, tetapi juga masyarakat luas.

BACA JUGA: 

Raih AKI 2026, Pemkot Balikpapan Sukses Lestarikan Budaya Nusantara

Melalui bantuan ini, Pemkot Balikpapan berharap partai politik dapat meningkatkan pendidikan politik masyarakat. Dengan begitu, masyarakat semakin memahami hak dan tanggung jawabnya dalam kehidupan demokrasi, termasuk menentukan pilihan politik secara bijak.

Elizabeth berharap pendidikan politik tersebut mampu mendorong terciptanya demokrasi yang sehat di Balikpapan. Selain itu, wakil rakyat yang terpilih diharapkan dapat menyuarakan aspirasi dan hati nurani masyarakat.

"Siapa pun yang nantinya duduk di DPRD diharapkan mampu menyuarakan hati nurani masyarakat untuk membangun Balikpapan yang lebih nyaman," katanya.

Parpol Wajib Lapor Penggunaan Dana Paling Lambat 15 Januari 2027

Elizabeth menegaskan, sembilan partai politik penerima bantuan memiliki kewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran.

BACA JUGA:

97 Petak TPS Pasar Sepinggan Diresmikan Wali Kota Balikpapan

Kesbangpol Balikpapan menetapkan batas akhir penyerahan laporan pada 15 Januari 2027. Laporan tersebut harus memuat seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan serta capaian dari penggunaan bantuan keuangan.

Menurut Elizabeth, pertanggungjawaban menjadi bagian penting untuk memastikan bantuan pemerintah benar-benar digunakan sesuai peruntukannya.

Dia menyebutkan, partai politik yang tidak menyampaikan laporan tepat waktu akan terlebih dahulu mendapat teguran. Selanjutnya, penggunaan dana bantuan juga dapat menjadi objek pemeriksaan atau audit oleh lembaga yang memiliki kewenangan.

"Kalau tidak memberikan laporan tepat waktu, pasti akan diberikan teguran terlebih dahulu. Nanti juga dilakukan pemeriksaan atau audit oleh lembaga yang memiliki kewenangan," jelasnya.

BACA JUGA:

Balikpapan Raih Janahita Awards Nasional 2026, Sukses Kelola Kependudukan

Elizabeth mengingatkan partai politik agar disiplin memenuhi kewajiban pelaporan. Sebab, pemerintah telah menyalurkan bantuan sesuai ketentuan waktu sehingga pertanggungjawaban penggunaannya juga harus disampaikan tepat waktu dan secara lengkap. (ADV - Diskominfo Balikpapan)