Ketahanan Dunia Usaha Kaltim Tak Bisa Dibangun Pengusaha Sendiri

IBUKOTAKINI.COM – Ketahanan dunia usaha di Kalimantan Timur tidak dapat dibangun oleh pengusaha sendiri. Diperlukan sinergi pemerintah, dunia usaha, pekerja, lembaga pendidikan dan pelatihan, serta seluruh pemangku kepentingan ketenagakerjaan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja berkualitas.

Hal itu disampaikan Aji Syahdu G Citra, yang mewakili Gubernur Kalimantan Timur saat membuka Rapat Kerja dan Konferensi Provinsi (Rakerkonprov) APINDO Kaltim 2026 dengan tema “Membangun Resiliensi Dunia Usaha dan Harmonisasi Hubungan Industrial Kaltim.”

“Ketahanan dunia usaha tidak dapat dibangun hanya oleh pengusaha sendiri. Dibutuhkan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, pekerja, buruh, lembaga pendidikan dan pelatihan, serta seluruh lembaga kepentingan ketenagakerjaan,” kata Aji Syahdu, Jumat, 2 Oktober 2026.

Menurutnya, hubungan industrial yang harmonis bukan sekadar persoalan mencegah perselisihan. Hubungan industrial harus mampu menciptakan ruang dialog, kepastian, produktivitas pekerja, serta keberlanjutan usaha.

BACA JUGA:

Rakerkonprov Apindo Kaltim 2026: Shinta Kamdani Ungkap Tantangan Ekonomi Kaltim - ibukotakini.com

“Pemerintah memiliki kepentingan yang sama dengan dunia usaha, yaitu memastikan agar kegiatan ekonomi terus tumbuh, investasi berkembang, lapangan kerja tersedia, dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat,” ujarnya.

Rakerkonprov APINDO Kaltim 2026 dihadiri perwakilan dari delapan DPKab/DPKot APINDO se-Kalimantan Timur.

Momentum IKN Jadi Peluang dan Tantangan

Aji Syahdu mengatakan Kalimantan Timur saat ini berada dalam momentum perubahan besar seiring pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Menurut dia, pembangunan IKN memberikan peluang sekaligus tantangan baru bagi dunia usaha dan ketenagakerjaan di Kaltim. Pertumbuhan investasi harus berjalan seiring dengan penciptaan kesempatan kerja berkualitas dan peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal.

Karena itu, pemerintah mendorong penguatan link and match antara kebutuhan dunia usaha dengan kompetensi tenaga kerja.

BACA JUGA:

Rakerprov Apindo Kaltim 2026, Bahas Resiliensi Usaha - ibukotakini.com

“Pendidikan dan pelatihan tenaga kerja harus semakin responsif terhadap kebutuhan industri. Pendidikan dan pelatihan harus semakin dekat dengan dunia usaha,” katanya.

Di sisi lain, dunia usaha diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih jelas mengenai kebutuhan tenaga kerja dan kompetensi yang diperlukan industri.

Dalam konteks tersebut, Aji Syahdu menilai APINDO memiliki posisi strategis sebagai mitra pemerintah dalam menyampaikan aspirasi dunia usaha dan memberikan masukan terhadap kebijakan ketenagakerjaan.

Abriantinus: Tema Rakerkonprov Menjawab Tantangan Dunia Usaha

Ketua DPP APINDO Kaltim Abriantinus mengatakan tema Rakerkonprov tahun ini dipilih untuk merespons berbagai tantangan yang dihadapi dunia usaha sekaligus memperkuat hubungan industrial di daerah.

BACA JUGA:

APINDO Kaltim Peringatkan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Tekan Lapangan Kerja - ibukotakini.com

Menurutnya, resiliensi dunia usaha tidak hanya berkaitan dengan kemampuan perusahaan bertahan menghadapi tekanan ekonomi, tetapi juga kemampuan beradaptasi, menjaga produktivitas, menciptakan lapangan kerja dan membangun hubungan industrial yang sehat.

Rakerkonprov, kata Abriantinus, menjadi momentum konsolidasi organisasi untuk menyamakan langkah APINDO Kaltim dalam memperkuat dunia usaha dan memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah.

Tantangan Ekonomi dan Ketenagakerjaan

Wakil Ketua Bidang Organisasi DPN APINDO Muliawan Margadana mengatakan dunia usaha menghadapi tantangan yang semakin kompleks, mulai dari fragmentasi global, dinamika geopolitik, biaya produksi, logistik, energi, regulasi hingga daya beli.

“Dunia usaha tidak boleh hanya menjadi penonton. Dunia usaha harus menjadi bagian dari solusi dan turut menjaga agar perekonomian tetap tumbuh dan menciptakan kesempatan kerja,” kata Muliawan.

Ia menyebut ekonomi Kaltim pada Triwulan II-2026 tumbuh 3,35 persen secara year-on-year dan memberikan kontribusi 46,70 persen terhadap pembentukan nilai tambah regional Pulau Kalimantan.

BACA JUGA:

Kabut Asap Tebal, Wings Air Batalkan Penerbangan Melalan Kutai Barat-Balikpapan - ibukotakini.com

Namun, pertumbuhan ekonomi tersebut masih dihadapkan pada tantangan ketenagakerjaan.

Pada Mei 2026, jumlah pengangguran di Kaltim tercatat sekitar 101 ribu orang, dengan Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,24 persen. Sementara pekerja sektor informal mencapai sekitar 893 ribu orang atau 44,39 persen dari total penduduk yang bekerja.

“Pertumbuhan ekonomi tidak boleh berhenti pada pertumbuhan angka. Pertumbuhan harus diterjemahkan menjadi pekerjaan yang lebih produktif, usaha yang lebih kuat, dan kesempatan ekonomi yang lebih luas,” ujarnya.

Rakerkonprov APINDO Kaltim 2026 selanjutnya diarahkan untuk membahas sejumlah agenda strategis, antara lain penciptaan lapangan kerja, isu ketenagakerjaan dan hubungan industrial, deregulasi, penurunan biaya berusaha, pengembangan ekonomi lokal, penguatan keanggotaan APINDO, serta koordinasi dengan pemerintah daerah.

Forum tersebut juga menjadi momentum untuk menerjemahkan agenda nasional APINDO agar sesuai dengan kebutuhan dunia usaha di Kalimantan Timur.

Muliawan menegaskan, APINDO perlu terus memperkuat perannya sebagai knowledge-driven organization, dengan menjadikan data dan persoalan konkret dunia usaha di daerah sebagai dasar penyusunan rekomendasi kebijakan.

“Suara dunia usaha Kalimantan Timur tidak berhenti di forum ini. Ia menjadi data. Data menjadi rekomendasi. Dan rekomendasi harus kita dorong menjadi kebijakan,” pungkasnya.***