Ketua RT di Balikpapan Dapat Jaminan BPJS Ketenagakerjaan
Kabar Ibu Kota

Ketua RT di Balikpapan Dapat Jaminan BPJS Ketenagakerjaan

  • IBUKOTAKINI.COM – Terhitung 1 Oktober 2021, sekitar 1.875 RT di Balikpapan mendapatkan lindungan BPJS Ketenagakerjaan. Adapun lindungan manfaat yang diperoleh R
Kabar Ibu Kota
Ferry Cahyanti

Ferry Cahyanti

Author

IBUKOTAKINI.COM – Terhitung 1 Oktober 2021, sekitar 1.875 RT di Balikpapan mendapatkan lindungan BPJS Ketenagakerjaan. Adapun lindungan manfaat yang diperoleh RT adalah Jaminan Kematian (JK) dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). 

Diperolehnya dua manfaat BPJS Ketenagakerjaan tersebut tertuang dalam MoU yang dilaksanakan Pemerintah Kota dan BPJS Ketenagakerjaan (BP JAMSOSTEK) Cabang Balikpapan. 

Penandatanganan dilaksanakan langsung oleh Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud dan Pejabat Pengganti Sementara (PPS) Roni Setiawan yang dihadiri Sekdakot Balikpapan Sayid MN Fadli bersama Wakil Ketua DPRD Balikpapan Budiono, di ruang rapat 1 Pemkot Balikpapan, Sabtu (2/10/2021).

“Supaya (ketua) RT juga peduli. Itu komitmen kami bersama. RT membantu program-program pemerintah, karena RT yang tahu kondisi wilayahnya,” jelas Rahmad Mas’ud usai penandatanganan kerja sama.  

Menurutnya, RT merupakan garda terdepan di lingkungan masyarakat sehingga apapun usulan, masukan, saran, kritik maupun pembangunan yang ada di tingkat RT, Pemerintah Kota Balikpapan dapat mudah mengetahui.

Sebaliknya, RT dapat memberikan pelayanan terbaik kepada warga. “Kan RT punya kewajiban kepada warga paling tidak menjaga kondusif lingkungannya,” urainya.

Pejabat Pengganti Sementara BPJS Ketenagakerjaan Roni Setiawan mengungkapkan penandatangan kerja sama untuk memberikan perlindungan jaminan sosial bagi RT seluruh Kota Balikpapan khususnya BPJS Ketenagakerjaan.

“Kami juga mohon dukungan kepada pemerintah daerah untuk menginstruksikan kepada OPD untuk membantu pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan,” tukasnya. 

Adapun manfaat yang diterima oleh RT yakni untuk jaminan kecelakaan tenaga kerja dan jaminan kematian dengan anggaran setiap bulannya Rp16 ribu per orang. 

“Kami akan evaluasi kembali perlindungan tehadap RT, karena untuk saat ini ketika dianggarkan untuk RT saja. Mudah-mudahan tahun depan jika anggaran cukup mungkin termasuk perangkat RT seperti Linmas,” imbuh dia.