
Koperasi Merah Putih Siap Dibentuk, Musdes PPU Ditarget Juni 2025
- Musyawarah desa (Musdes) untuk pembentukan koperasi ini mulai digelar paling lambat pekan kedua Juni 2025.
Penajam
IBUKOTAKINI.COM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) melalui Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (KUKM Perindag) menyatakan kesiapan penuh menyukseskan program strategis nasional Koperasi Merah Putih di seluruh desa dan kelurahan wilayah Benuo Taka.
Kepala Dinas KUKM Perindag PPU, Margono Hadi Sutanto, menargetkan musyawarah desa (Musdes) untuk pembentukan koperasi ini mulai digelar paling lambat pekan kedua Juni 2025.
“Kami menargetkan maksimal pekan kedua Juni sudah mulai dilakukan Musdes pembentukan Koperasi Merah Putih,” kata Margono, Kamis (22/5/2025).
Hingga saat ini, pihaknya terus menggencarkan sosialisasi di empat kecamatan: Babulu, Sepaku, Waru, dan Penajam, guna memastikan terbentuknya koperasi di seluruh 54 desa dan kelurahan yang ada.
“Kami meminta setiap desa dan kelurahan di PPU memiliki Koperasi Merah Putih. Ini penting sebagai pondasi ekonomi kerakyatan di tingkat akar rumput,” tegasnya.
Meski belum masuk ke tahap pembahasan permodalan dan bisnis, Margono menegaskan fokus utama saat ini adalah pembentukan struktur koperasi terlebih dahulu. Tahapan lanjutan, termasuk penyusunan rencana bisnis (Renbis), akan menyesuaikan potensi ekonomi masing-masing wilayah.
“Setelah terbentuk, barulah kita bicara Renbis. Yang pasti, keberadaan koperasi ini akan membuka lapangan kerja dan mendongkrak ekonomi desa,” tandasnya.
Program Koperasi Merah Putih merupakan inisiatif Kementerian Koperasi dan UKM yang ditetapkan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang percepatan pembentukan koperasi desa dan kelurahan.
Mengusung semangat gotong royong dan pengelolaan kolektif, koperasi ini diharapkan menjadi solusi konkret terhadap persoalan ekonomi desa dan sekaligus mengoptimalkan potensi lokal.
Dengan keterlibatan aktif seluruh desa di PPU, program ini diyakini mampu menjadi penggerak ekonomi berbasis komunitas dan memperkuat kemandirian desa dalam jangka panjang. (Adv/Diskominfo)
