KPPU dan Pemprov Kaltara Perketat Pengawasan Kemitraan Sawit-Plasma
- Penguatan itu dilakukan lewat koordinasi dan sosialisasi yang digelar KPPU Kantor Wilayah V Samarinda
Tren
IBUKOTAKINI.COM - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara) memperkuat pengawasan kemitraan di sektor perkebunan dan peternakan.
Penguatan itu dilakukan lewat koordinasi dan sosialisasi yang digelar KPPU Kantor Wilayah V Samarinda bersama pemangku kepentingan daerah, Kamis (12/11/2026).
Fokusnya satu: memastikan hubungan kemitraan antara perusahaan besar, koperasi, petani, peternak, hingga pelaku UMKM berjalan adil, transparan, dan saling menguntungkan.
Bukan hanya di atas kertas.
Kepala Kantor Wilayah V KPPU, F.Y. Andriyanto, menegaskan pengawasan kemitraan bukan hanya formalitas. Ini soal menjaga keseimbangan relasi usaha.
"Sinergi antara KPPU dan pemerintah daerah diperlukan untuk mendeteksi sejak dini potensi permasalahan kemitraan dan memastikan masyarakat memperoleh manfaat yang proporsional," kata Andriyanto pada Kamis, 12 November 2026.
BACA JUGA:
Dalam kegiatan tersebut, Yunan Andika Putra dari Direktorat Pengawasan Kemitraan KPPU memaparkan dasar hukum, ruang lingkup, hingga mekanisme pengawasan kemitraan.
Termasuk di dalamnya, cara penanganan dugaan pelanggaran dan upaya mencegah praktik penguasaan atau pengendalian mitra oleh perusahaan besar terhadap petani dan peternak kecil.
Pesan KPPU tegas bahwa perusahaan besar dilarang menguasai mitra kecilnya. Kemitraan harus setara.
Analis Pasar Hasil Perkebunan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara, Fredy Sampe, mengatakan kewajiban fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sebesar 20 persen.
Aturan ini yang selama ini jadi sumber persoalan di lapangan.
BACA JUGA:
https://ibukotakini.com/read/kppu-kaji-monopoli-usaha-peternakan-ayam-di-kaltim
Sejumlah tantangan mengemuka, mulai dari kejelasan alokasi lahan plasma, kepastian hak masyarakat, pembiayaan, hingga transparansi pelaksanaan kemitraan.
Artinya, di atas kertas kewajibannya jelas 20 persen. Di lapangan, pembagiannya masih sering jadi perdebatan.
Sementara itu, Margaretha, Kepala Bidang Koperasi dan UKM pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kaltara, memaparkan potret UMKM di Kaltara.
Datanya mencengangkan. Tercatat ada 51.840 unit UMKM di Kalimantan Utara, dengan dominasi usaha mikro sebesar 99,27 persen.
Selain itu, Kaltara juga tengah mendorong pembentukan 411 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Koperasi ini diharapkan bisa menjadi mitra usaha yang kuat, bukan sekadar pelengkap administrasi.
Dalam sesi diskusi, perwakilan koperasi blak-blakan menyampaikan persoalan yang mereka hadapi.
Mulai dari ketidakjelasan pembagian manfaat kebun plasma, kepastian legalitas lahan, mekanisme penetapan harga, hingga belum optimalnya pelibatan koperasi dalam kemitraan dengan perusahaan perkebunan.
BACA JUGA:
https://ibukotakini.com/read/warga-tak-perlu-lagi-bolak-balik-serahkan-data-ke-instansi-pemerintah
Peserta juga menilai perlunya kejelasan status dan mekanisme kerja sama KDKMP agar bisa berperan sebagai mitra usaha secara efektif, bukan hanya nama.
KPPU Dorong Perjanjian Transparan
Menanggapi keluhan itu, KPPU mendorong penguatan koordinasi antara perangkat daerah, koperasi, dan perusahaan perkebunan.
Termasuk melalui fasilitasi pertemuan untuk membahas pola kemitraan dan memperjelas hak serta kewajiban masing-masing pihak.
KPPU juga menekankan pentingnya perjanjian kemitraan yang transparan, memiliki dasar hukum yang jelas, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Melalui kegiatan ini, KPPU Kanwil V Samarinda bersama Pemprov Kaltara berharap komunikasi lintas instansi makin kuat, regulasi pola kemitraan tersampaikan dengan baik, dan persoalan koperasi versus perusahaan bisa difasilitasi penyelesaiannya.
Tujuannya, iklim usaha yang sehat, berkeadilan, dan menyejahterakan masyarakat Kalimantan Utara.***