Kuesioner Sensus Ekonomi BPS Dikritik Ekonom Berly Martawardaya

IBUKOTAKINI.COM — Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 oleh Badan Pusat Statistik (BPS) mendapat sorotan tajam dari pakar ekonomi nasional.

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Berly Martawardaya, mengungkapkan adanya kesalahan fatal dalam penyusunan struktur kuesioner sensus tersebut.

Melalui kritik terbuka di media sosialnya, Berly menceritakan pengalamannya saat didatangi oleh petugas sensus di kediamannya.

Meski mengapresiasi kesantunan dan profesionalisme petugas lapangan—yang salah satunya merupakan mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS)—ia menyayangkan format pertanyaan yang disiapkan oleh BPS pusat.

Pelanggaran Prinsip Dasar Metodologi Riset

Berly, yang juga mengampu mata kuliah Metodologi Riset dan berpengalaman menyusun instrumen survei, menjelaskan ada aturan baku yang dilanggar dalam kuesioner Sensus Ekonomi kali ini.

Dalam dunia riset, urutan pertanyaan memegang peran krusial terhadap psikologis responden. 

Pertanyaan yang bersifat mudah, umum, dan cepat dijawab wajib diletakkan di awal untuk membangun kenyamanan (rapport) dan kepercayaan responden.

"Prinsipnya: pertanyaan yg mudah/cepat dijawab duluan ditanyakan. Sehingga responden merasa nyaman dan bersedia lanjut jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang paling sulit dan sensitif seperti keuangan dan preferensi politik harusnya ditanyakan belakangan," jelas Berly.

Faktanya, saat diwawancarai, Berly mendapati bahwa pertanyaan mengenai pendapatan justru ditempatkan sebagai pertanyaan pertama.

Picu Responden Lakukan Stop Interview

Penempatan topik sensitif seperti data keuangan di awal sesi dinilai menjadi blunder besar. 

Menurut Berly, pendekatan ini berisiko tinggi membuat masyarakat merasa curiga, tidak nyaman, dan enggan melanjutkan proses pengisian data.

"Tak heran banyak masyarakat yg enggan menjawab dan stop interview," tambah dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) itu. 

Jika fenomena penolakan atau drop-out responden ini meluas di lapangan, hal tersebut berpotensi menurunkan tingkat respons (response rate) dan memicu bias data yang dihasilkan oleh Sensus Ekonomi.

Menurut Berly, data Sensus Ekonomi merupakan aset krusial yang menjadi landasan utama dalam merumuskan kebijakan makro, pemetaan industri, serta strategi pembangunan nasional untuk tahun-tahun mendatang. 

Jika data dasarnya cacat akibat kesalahan metodologi pengumpulan, maka kebijakan yang dihasilkan terancam tidak akurat.

Berly pun mempertanyakan mengapa institusi sekelas BPS, yang dikenal memiliki rekam jejak panjang dan diisi oleh para ahli statistik terbaik di Indonesia, bisa meloloskan susunan kuesioner yang dinilai tidak taktis tersebut.

"Tahu banyak orang pintar di BPS dgn pengalaman panjang susun kuesioner. Tp kenapa kuesioner Sensus Ekonomi yg data penting untuk dasar susun policy masa depan malah seperti ini susunannya ya...?" pungkasnya. ***