Kumpulkan Pengusaha, Sekda Kaltim Beberkan Arah Ekonomi Pascatambang

IBUKOTAKINI.COM – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) mulai menyiapkan fondasi transformasi ekonomi untuk mengurangi ketergantungan terhadap sektor pertambangan dan memperkuat sumber-sumber pertumbuhan baru hingga 2045.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim Sri Wahyuni mengatakan, transformasi ekonomi tersebut tidak dapat dilakukan secara instan. Pemerintah membutuhkan peta jalan yang jelas, target setiap periode, pembagian peran, serta komitmen lintas sektor.

Hal itu disampaikan Sri dalam Diskusi Putaran Ketiga Forum Konsultasi Daerah untuk Percepatan Transformasi Ekonomi Kaltim 2027–2045 di Ruang Ruhui Rahayu, Rabu (19/8/2026).

Forum tersebut melibatkan berbagai pemangku kepentingan, di antaranya GAPKI, KADIN, APINDO, OJK, PT MBTK, perbankan, serta unsur masyarakat sipil.

“Semua pihak berada dalam satu frekuensi. Kita bersepakat bahwa Kaltim harus mewujudkan transformasi ekonomi,” kata Sri.

Menurut dia, desain besar transformasi ekonomi Kaltim akan menjadi pedoman pembangunan hingga 2045. Namun, dokumen tersebut juga harus diterjemahkan ke dalam target jangka pendek agar tidak berhenti sebagai rencana jangka panjang.

Kaltim Punya Waktu Sekitar Tiga Tahun Siapkan Fondasi

Sri mengatakan, target jangka pendek transformasi ekonomi akan diselaraskan dengan periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim hingga 2029.

Dengan kondisi saat ini yang sudah memasuki 2026, pemerintah memiliki waktu sekitar tiga tahun untuk menyiapkan fondasi pelaksanaan transformasi ekonomi setelah desain besar tersebut diluncurkan.

“Jangka pendeknya sampai 2029. Karena sekarang sudah 2026, ketika diluncurkan kita hanya punya waktu sekitar tiga tahun. Ini menjadi pekerjaan rumah kita untuk menyiapkan fondasi transformasi ekonomi ke depan,” ujarnya.

Sri menegaskan, roadmap tersebut harus mampu menunjukkan posisi Kaltim pada setiap tahapan transformasi, termasuk siapa yang menjalankan setiap agenda dan dengan siapa kolaborasi dilakukan.

“Kalau ada yang mendahului, silakan. Tetapi jangan sampai ada yang tertinggal,” tegasnya.

Karena itu, pemerintah bersama dunia usaha, lembaga keuangan dan pemangku kepentingan lainnya harus menentukan program yang bisa segera dimulai dan memberikan dampak nyata kepada masyarakat.

“Kita harus bersepakat, mulai dengan apa, mulai dari mana, dan dalam jangka pendek apa yang bisa kita wujudkan. Itu untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa komitmen transformasi ekonomi sudah kita lakukan bersama,” katanya.

Hilirisasi hingga Ekonomi Pascatambang Jadi Prioritas

Salah satu fokus utama transformasi ekonomi Kaltim adalah mengurangi ketergantungan terhadap pertambangan dengan memperkuat sektor-sektor ekonomi baru.

Sri menyebut hilirisasi perkebunan, perikanan, pariwisata, investasi, hingga pengembangan ekonomi pascatambang sebagai sektor yang perlu mendapat perhatian.

“Transformasi ini arahnya ke hilirisasi, mulai dari perkebunan, perikanan, pariwisata, investasi, dan bagaimana kita menyiapkan sektor-sektor setelah pertambangan tidak lagi menjadi andalan,” ujarnya.

Menurut Sri, tantangan terbesar ekonomi pascatambang bukan hanya mengenai bagaimana lahan bekas tambang dimanfaatkan.

Pemerintah juga harus memikirkan masa depan pekerja, pengembangan usaha, akses pembiayaan, literasi keuangan, hingga kesiapan sumber daya manusia.

“Pascatambang itu nanti akan seperti apa, pekerjanya seperti apa, lahannya seperti apa. Ini isu-isu yang akan menjadi bagian dari rencana transformasi ekonomi Kaltim,” katanya.

Lahan Pascatambang Diarahkan Jadi Kawasan Produktif

Sri mengatakan, pemetaan lahan pascatambang perlu dilakukan sejak sekarang. Pemerintah ingin memastikan lahan yang telah melalui proses reklamasi tidak hanya kembali menjadi kawasan vegetatif, tetapi juga dapat diarahkan untuk kegiatan produktif sesuai ketentuan.

Lahan tersebut, kata dia, berpotensi diarahkan untuk kegiatan ekonomi, pariwisata maupun industrialisasi.

Perencanaan tersebut juga penting agar agenda reklamasi dapat diselaraskan dengan kebutuhan transformasi ekonomi Kaltim.

“Kalau kita punya rambu-rambunya dan dokumennya, kita bisa memberikan penguatan kepada kementerian bahwa pascatambang untuk transformasi ekonomi kita sudah punya pemetaan. Lahan ini akan digunakan untuk apa, sehingga reklamasi bisa diarahkan menjadi lahan produktif untuk industrialisasi,” tutur Sri.

Pemprov Kaltim kini mendorong agar seluruh pemangku kepentingan memiliki arah yang sama. Transformasi ekonomi hingga 2045 diharapkan tidak hanya menghasilkan dokumen perencanaan, tetapi menjadi pijakan untuk mengubah struktur ekonomi daerah secara bertahap.

Dengan target awal hingga 2029, pemerintah ingin memastikan fondasi transformasi mulai terlihat dalam waktu dekat, sebelum agenda tersebut dilanjutkan menuju target jangka panjang Kaltim 2045.