Kutai Timur Terapkan Wajib Belajar 13 Tahun Mulai 2027

IBUKOTAKINI.COM— Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) tengah menyiapkan langkah strategis untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) sejak usia dini.

Pemkab Kutim menargetkan implementasi program Wajib Belajar 13 Tahun mulai diterapkan secara resmi pada tahun 2027.

Poin Penting Program Wajib Belajar 13 Tahun di Kutim

• 
  Penyempurnaan Kebijakan: Pengembangan dari program wajib belajar 12 tahun dengan menambah satu tahun masa pendidikan prasekolah pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
• Kesiapan Infrastruktur: Seluruh 139 desa dan dua kelurahan di Kutim kini sudah memiliki minimal satu lembaga PAUD.
• Total Satuan PAUD: Lebih dari 300 lembaga PAUD telah beroperasi tersebar di berbagai kecamatan.
• Payung Hukum: Implementasi ditargetkan mulai 2027 sambil menunggu perumusan Peraturan Bupati (Perbup) Kutim.
• Sinergi SDM: Melengkapi kebijakan beasiswa daerah untuk menciptakan keberlanjutan pendidikan dari usia dini hingga perguruan tinggi.

Kepala Disdikbud Kutim, Mulyono, menjelaskan bahwa perbedaan mendasar dari kebijakan baru ini terletak pada kewajiban mengikuti PAUD — baik melalui Taman Kanak-kanak (TK) maupun Kelompok Bermain — sebelum anak memasuki Sekolah Dasar (SD).

Menurutnya, pendidikan usia dini memegang peranan penting dalam membentuk karakter, kemampuan sosial, emosional, serta kesiapan belajar anak.

"Tujuan utamanya adalah memberikan kepastian pendidikan sejak usia dini. Dengan fondasi yang lebih kuat, anak-anak akan lebih siap mengikuti proses pembelajaran di jenjang berikutnya," ujar Mulyono dalam pernyataan resmi, Rabu (22/7/2026).

Ia menegaskan bahwa penambahan masa wajib belajar ini bukan sekadar memperpanjang durasi formal, melainkan investasi jangka panjang bagi generasi muda Kutai Timur.

Anak-anak yang mendapatkan stimulasi pendidikan sejak dini terbukti memiliki kesiapan akademik dan karakter yang lebih matang saat memasuki pendidikan dasar.

Akses PAUD Merata Hingga Wilayah Pedalaman

Untuk mendukung keberhasilan program ini, Disdikbud Kutim memastikan ketersediaan sarana dan prasarana PAUD di seluruh wilayah terus mengalami perkembangan signifikan.

Saat ini, seluruh 139 desa dan 2 kelurahan di Kabupaten Kutai Timur telah terjangkau oleh sedikitnya satu unit lembaga PAUD, dengan total akumulasi mencapai lebih dari 300 satuan pendidikan.

Capaian infrastruktur ini menjadi modal krusial agar masyarakat di kawasan pedalaman maupun pesisir Kutim tidak terkendala jarak dan akses dalam menyekolahkan anak mereka sejak usia dini. 

Selain jumlah lembaga, Disdikbud juga terus menaruh perhatian pada peningkatan kualitas tenaga pendidik dan fasilitas pendukung.

Tahapan Regulasi Perbup dan Sosialisasi ke Masyarakat

Meski dicanangkan berlaku efektif pada 2027, Pemkab Kutim saat ini berfokus menyelesaikan Peraturan Bupati (Perbup) sebagai payung hukum utama.

Setelah Perbup disahkan, Disdikbud Kutim akan menggencarkan sosialisasi secara bertahap kepada seluruh pihak terkait:

1. Pemerintah desa dan aparatur wilayah
2. Satuan pendidikan dan penyelenggara PAUD
3. Para orang tua dan tokoh masyarakat

Sosialisasi ini bertujuan membangun kesamaan pemahaman mengenai tujuan dan manfaat program, sekaligus memetakan kebutuhan layanan pendidikan serta mendata seluruh anak usia dini di Kutai Timur.

Kebijakan wajib belajar 13 tahun ini menjadi bagian dari peta jalan besar Pemkab Kutim dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara menyeluruh. 

Program ini menyempurnakan intervensi pendidikan daerah yang sebelumnya telah berjalan, seperti perluasan program beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa.

Dengan menyambungkan penguatan di jenjang usia dini hingga kepastian beasiswa ke perguruan tinggi, Kutai Timur optimistis dapat mencetak generasi yang sehat, cerdas, berkarakter, dan berdaya saing tinggi di masa depan.***