Kutim Mau Hidupkan Lahan Tidur 500,9 Hektare di KEK MBTK

IBUKOTAKINI.COM - Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) berupaya menghidupkan lahan tidur 500,9 hektare di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK) dengan mendorong percepatan aktivasi Pelabuhan Maloy. 

Percepatan pembukaan pelabuhan di Kecamatan Kaliorang, diproyeksikan sebagai mesin pertumbuhan ekonomi baru sekaligus pengungkit Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi, mendesak Kementerian Perhubungan (Kemenhub) agar pelabuhan segera difungsikan secara penuh.

Menurut Mahyunadi, keberadaan pelabuhan yang representatif menjadi kunci agar aset daerah seluas 500,9 hektare di kawasan KEK Maloy tidak menjadi lahan tidur.

“Tanah seluas 500,9 hektare sudah dibayar dan disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutim di KEK Maloy. Jika pelabuhan berfungsi, lahan ini akan produktif dan memberikan pemasukan nyata bagi PAD kita,” ujar Mahyunadi saat menghadiri kegiatan buka puasa bersama Ormas Paguyuban BPD KKSS Kutim, Jumat (27/2/2026).

Ekspor Pisang 1.600 Ton Belum Tercatat dari Kutim

Desakan aktivasi Pelabuhan Maloy bukan tanpa alasan. Saat ini, potensi retribusi dan pencatatan ekonomi Kutim dinilai belum optimal karena sistem logistik masih bergantung pada pelabuhan luar daerah.

Mahyunadi mencontohkan komoditas pisang asal Kutim yang memiliki pasar ekspor besar. Berdasarkan data eksportir, produksi dan ekspor pisang Kutim mencapai lebih dari 1.600 ton per tahun.

Namun, secara administratif, ekspor tersebut tidak tercatat sebagai kontribusi Kutim karena proses pengapalan dilakukan melalui Pelabuhan Semayang, Balikpapan.

“Pisang kita diekspor lebih dari 1.600 ton setahun, tapi keluarnya tercatat dari Balikpapan. Akibatnya, kita tidak mendapatkan nilai tambah maksimal dari hasil ekspor tersebut. Jika Maloy berfungsi, semua hasil bumi kita akan tercatat langsung sebagai ekspor Kutim,” jelasnya.

Pangkas Biaya Logistik dan Dongkrak PAD

Pemkab Kutim menilai, beroperasinya Pelabuhan Maloy di KEK MBTK akan memangkas rantai logistik yang selama ini membebani pelaku usaha. Distribusi komoditas diyakini menjadi lebih efisien, sehingga daya saing produk lokal di pasar internasional meningkat.

Optimalisasi KEK Maloy, lanjut Mahyunadi, bukan sekadar agenda pembangunan jangka panjang, melainkan kebutuhan mendesak untuk memperkuat ketahanan fiskal daerah di tengah dinamika anggaran.

“Aktivasi ini diharapkan mampu membuka lapangan kerja baru sekaligus menggerakkan sektor-sektor ekonomi pendukung di sekitar kawasan pesisir,” tutupnya. ***