Lahan Jadi Kendala Pembangunan Koperasi Merah Putih di Balikpapan
- Dari 34 Koperasi, Sudah Ada 9 yang Berjalan
Balikpapan
IBUKOTAKINI.COM – Keterbatasan lahan menjadi penghambat utama pembangunan Koperasi Merah Putih di Kota Balikpapan.
Sejumlah rencana pendirian koperasi belum dapat direalisasikan karena belum tersedianya lokasi yang sesuai peruntukan.
Kepala DKUMKMP Balikpapan, Heru Ressandy Kusuma, mengatakan pihaknya kini masih berkoordinasi dengan pengelola aset daerah untuk mencari lahan yang bisa digunakan.
“Lahan pemerintah itu kan sudah ada peruntukannya. Sementara untuk operasional koperasi, kita butuh yang memang bisa dipakai. Ini masih kita koordinasikan,” ujarnya, Sabtu 18 April 2026.
BACA JUGA:
Pemkot Balikpapan Bangun 10 Koperasi Merah Putih Juni 2026 - ibukotakini.com
Di tengah kendala tersebut, pembangunan tetap berjalan di sejumlah titik. Satu koperasi telah rampung dan beroperasi di Kelurahan Graha Indah.
"Lima lainnya juga dalam tahap pembangunan dengan progres di atas 50 persen, yatiu di Karang Joang, Manggar, Manggar Baru, Teritip, dan Gunung Bahagia," paparnya.
Sementara itu, tiga lokasi lain baru memulai pembangunan, masing-masing di Batu Ampar, Sepinggan Baru, serta satu titik yang masih berproses.
"Secara keseluruhan, sudah ada sembilan titik yang berjalan dari total 34 koperasi yang telah terbentuk di Balikpapan," ungkapnya.
BACA JUGA:
Cara Melamar Pegawai Koperasi Desa 2026, Ini Syaratnya - ibukotakini.com
Struktur kelembagaan koperasi sendiri telah disiapkan melalui musyawarah di tingkat kelurahan.
Pengurus berjumlah lima orang, sedangkan pengawas tiga orang yang diketuai lurah dan melibatkan tokoh masyarakat setempat.
Dalam operasionalnya, koperasi dirancang seperti minimarket yang menyalurkan kebutuhan pokok bersubsidi hasil kerja sama dengan BUMN. Produk yang disediakan antara lain beras SPHP kemasan 5 kilogram, gula, dan minyak goreng.
"Distribusi gas LPG juga tengah dijajaki,' katanya
BACA JUGA:
Situs Loker Koperasi Merah Putih Tak Bisa Diakses - ibukotakini.com
Penyaluran diprioritaskan bagi anggota koperasi. Jika terdapat kelebihan stok, barang dapat dijual ke masyarakat umum dengan tetap mengacu pada harga eceran tertinggi (HET).
Untuk pembiayaan, pembangunan koperasi ini, kata Heri tidak menggunakan APBD, melainkan melalui penugasan BUMN oleh Danantara yang dijalankan oleh Agrinas Pangan Nusantara.***