LKPJ Wali Kota Balikpapan Tahun 2022, Subari: Ada SiLPA Sekitar 10-15 Persen
- IBUKOTAKINI.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan menggelar agenda Rapat Paripurna ke-3 Masa Sidang I Tahun 2023 pada Se
Advertorial
BALIKPAPAN, IBUKOTAKINI.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan menggelar agenda Rapat Paripurna ke-3 Masa Sidang I Tahun 2023 pada Senin (17/4/2023) sore.
Agenda pembahasan pada rapat tersebut berkaitan dengan Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Balikpapan Tahun 2022 yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kota Balikpapan, Muhaimin.
Usai memimpin rapat, Subari Wakil Ketua DPRD Balikpapan menyampaikan beberapa poin penting yang menjadi perhatian pihaknya. Khususnya, berkaitan dengan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022 yang telah berlalu.
“Kita tau di situ tadi dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) hampir 91 persen (APBD 2022) sudah terealisasi ya, kenyataannya di lapangan masih banyak hal yang menjadi keluhan masyarakat,” ungkap Subari ketika ditemui awak media.
“Saya rasa itu yang perlu dikritisi oleh masing-masing fraksi di DPRD Kota Balikpapan,” tambahnya.
BACA JUGA:
- https://ibukotakini.com/read/komisi-iv-dprd-balikpapan-rekomendasikan-sp-1-kepada-kontraktor-sekolah-terpadu-regency
- https://ibukotakini.com/read/hari-al-quds-internasional-pemuda-gelar-aksi-damai-sampaikan-aspirasi-ke-dprd-balikpapan
- https://ibukotakini.com/read/suwanto-soroti-kegiatan-jual-beli-di-pinggir-jalan-beller-jangan-dikatakan-pasar
Hal ini berkaitan dengan pekerjaan proyek prioritas pemerintah. Utamanya, adalah proyek penanganan banjir yang tengah menarik perhatian seluruh masyarakat Kota Balikpapan.
Pasalnya, proyek ini dinilai cukup bermasalah. Apalagi, rekomendasi DPRD Balikpapan terkait pemutusan hubungan kontrak dengan kontraktor pelaksana yang tak bisa dilakukan dengan mempertimbangkan banyak hal.
Dari sisi kerugian yang ditimbulkan, ia meminta semua elemen masyarakat dapat ikut memonitor dan mengawal pelaksanaan proyek ini secara kompak.
“Kalau proyek penanganan banjir itu kan yang sudah kita sepakati (anggaran) Rp 136 miliar secara multiyears kan, jadi tiap tahun perlu dianggarkan,” katanya.
Dengan anggaran sebesar itu yang dialokasikan secara multiyears, proyek prioritas yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Balikpapan 2021-2026 ini tentunya diharapkan dapat memuaskan dan menyelesaikan permasalahan di tengah masyarakat.
“Ini seperti menjadi taruhan untuk Wali Kota Balikpapan dalam visi misi RPJMD. Kita berharap dengan anggaran sebesar itu uang masyarakat itu, hasilnya harus memuaskan masyarakat,” tegasnya.
“Masyarakat wajib selalu memonitor hal ini,” sambungnya.
Selain itu, dalam penyampaian LKPJ pada kesempatan tersebut, DPRD Balikpapan juga mempertanyakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang mencapai hingga 10-15 persen.
“Ada SiLPA memang sekitar 10-15 persen dari APBD tahun lalu. Terkait SiLPA, ini yang harus diperhatikan dan dipertanyakan,” sebutnya.
Sebagian besar, SiLPA berasal dari bidang pertanahan. Hal itu berkaitan dengan pembayaran ganti rugi pembebasan lahan kepada masyarakat yang tak bisa dibayarkan karena regulasi.
“Khususnya di pertanahan. Terkait dengan anggaran pembayaran ganti rugi pembebasan lahan di sejumlah wilayah,” imbuhnya. ###