Logistik dan Rantai Pasok Jadi Tantangan Program MBG di Balikpapan

IBUKOTAKINI.COM - Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Balikpapan masih menghadapi tantangan besar. Balikpapan memiliki keterbatasan pasokan bahan pangan yang berimbas meningkatnya biaya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Balikpapan, Muhaimin menjelaskan, sebagian besar bahan pangan seperti telur, sayur, ayam, dan daging masih harus didatangkan dari luar daerah. 

"Kondisi itu berpengaruh terhadap stabilitas harga dan proses distribusi makanan untuk pelajar,” ungkap Muhaimin, Selasa 11 November 2025.

Menurutnya, dengan kondisi geografis bukan daerah penghasil, harga satuan program MBG di Balikpapan idealnya tidak busa disamakan dengan daerah lain. 

“Kalau di Pulau Jawa Rp12 ribu per porsi mungkin cukup, tapi di sini agak berat karena semua bahan pokok masih impor dari luar,” jelasnya.

Selain rantai pasok, tantangan lain juga muncul dari sisi distribusi makanan di sekolah, jarak antara waktu belajar dan jam makan yang sempit membuat pengantaran dan penyajian sering kali tidak berjalan sesuai rencana. 

BACA JUGA:

Wali Kota Rahmad Mas'ud Ajak Warga Balikpapan Rutin Periksa Kesehatan - ibukotakini.com

"Guru bahkan kerap membantu mengatur distribusi makanan agar siswa tetap bisa makan tepat waktu," tuturnya.

Di sisi lain, pihaknya ingin anak-anak bisa makan dengan layak tanpa mengganggu proses belajar. 

"Tapi memang perlu penyesuaian, terutama soal waktu dan tempat penyimpanan makanan agar tetap higienis,” tambahnya.

Dari hasil evaluasi, saat ini baru sekitar 17 persen layanan MBG yang memenuhi standar. Dari 65 Satuan Penyedia Makan Bergizi (SPBG) yang terdaftar, hanya 10 yang lolos verifikasi, dan baru 7 di antaranya memiliki sertifikat laik hygiene sanitasi (SLHS).

“Banyak penyedia yang semangat ikut berperan, tapi syaratnya cukup ketat, harus ada ahli gizi dan tenaga kesehatan lingkungan. Jadi pembinaan perlu terus dilakukan,” kata Muhaimin.

Meski dihadang banyak kendala teknis, Pemkot tetap optimistis pelaksanaan MBG akan semakin baik. Tahun depan, targetnya setidaknya separuh penyedia sudah memenuhi syarat agar layanan bisa menjangkau lebih banyak sekolah.

“Harapannya, kebutuhan gizi anak-anak bisa terpenuhi, dan semua pihak baik pemerintah, sekolah, maupun pelaku usaha bisa bersinergi menjaga kualitas program ini,” tutup Muhaimin. ***