Membangun PPU Mandiri, BKAD Mulai dari PAD dan Infrastruktur
Penajam

Membangun PPU Mandiri, BKAD Mulai dari PAD dan Infrastruktur Daerahnya

  • BKAD PPU ungkap cara mengurangi ketergantungan dana transfer pusat.
Penajam
Is Wahyudi

Is Wahyudi

Author

IBUKOTAKINI.COM - Upaya Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) untuk lepas dari ketergantungan dana transfer pemerintah pusat masih jalan panjang. Kuncinya ada di satu hal kemampuan daerah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) PPU menegaskan, kemandirian fiskal tidak bisa dibangun dengan cara instan. 

Daerah harus mulai dari pemetaan sumber PAD yang bisa dikembangkan, lalu menyiapkan infrastruktur dan menggerakkan kegiatan ekonomi. 

Kepala BKAD PPU, Muhajir, mengatakan kecepatan PPU mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pusat sangat bergantung pada seberapa agresif daerah meningkatkan PAD. 

"Kalau ditanya apakah ketergantungan terhadap dana transfer pusat bisa dikurangi secara signifikan dalam beberapa tahun ke depan, tentu jawabannya bergantung pada kemampuan kita meningkatkan PAD," ungkap Muhajir, Kamis (19/11/2026). 

BACA JUGA:

Efek IKN Dongkrak Realisasi Investasi PPU Capai Rp 3,7 Triliun

Pernyataan itu menjadi penegasan bahwa tanpa PAD yang kuat, PPU akan terus bergantung pada APBN. Padahal, sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), PPU dituntut lebih mandiri secara fiskal. 

Muhajir mengakui, PPU masih menghadapi dua masalah klasik: keterbatasan infrastruktur dan sempitnya sumber pendapatan. 

Karena itu, pemerintah daerah tidak bisa asal menaikkan target PAD. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menentukan sektor mana yang punya peluang penerimaan paling besar, baru kemudian menyiapkan fasilitas pendukungnya. 

"Kita perlu melihat sektor mana yang memiliki peluang untuk menghasilkan pendapatan, kemudian menyiapkan infrastruktur pendukungnya," ujarnya. 

Pendekatan ini dinilai lebih realistis ketimbang sekadar menaikkan tarif pajak dan retribusi tanpa basis ekonomi yang jelas. 

BKAD PPU mendorong strategi baru: penentuan sektor unggulan (prioritas) melalui pendekatan anggaran berbasis kinerja. 

BACA JUGA:

Pemkab PPU Tindak Lanjuti Evaluasi Tata Ruang BPK RI

Artinya, setiap rupiah belanja daerah harus diarahkan ke sektor yang benar-benar bisa menghasilkan pendapatan baru. 

"Pemerintah daerah terus mendorong terciptanya sumber-sumber pendapatan baru dari berbagai sektor, termasuk peningkatan retribusi dan pajak daerah," tukasnya. 

Menurut Muhajir, daerah dengan kegiatan jasa yang sudah berkembang punya peluang lebih besar menghimpun PAD. Sebaliknya, kabupaten yang basis ekonominya masih terbatas harus membangun sesuai kondisi wilayah masing-masing. 

"Dengan begitu, secara bertahap kita bisa mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat. Namun, proses tersebut tentu membutuhkan waktu yang tidak singkat," jelasnya. 

Karena itu, penguatan PAD tidak bisa hanya mengandalkan langkah jangka pendek. Diperlukan kesinambungan kebijakan, konsistensi pembangunan infrastruktur, dan penciptaan sumber pendapatan baru yang berkelanjutan. 

"Kita harus menyiapkan infrastruktur, meningkatkan kegiatan ekonomi, dan menciptakan sumber-sumber pendapatan baru," tutup Muhajir. (ADV-Diskominfo PPU)