Memprihatinkan, Kekerasan Seksual pada Anak di Kaltim Capai Ratusan

IBUKOTAKINI.COM - Jumlah kekerasan seksual pada anak di Kalimantan Timur mendominasi laporan kekerasan yang tercatat pada Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A).

Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) per 1 September 2022 menunjukan persentase jumlah kekerasan yang terjadi di Kaltim yaitu 49,6% adalah dewasa dan 50,4% korban anak.

Kekerasan anak terbanyak terdapat pada kekerasan seksual sebanyak 192 korban sedangkan pada dewasa terdapat pada kekerasan fisik sebesar 211 korban. Kekerasan anak dan perempuan terbanyak terjadi pada rumah tangga yaitu 124 korban anak dan 184 korban dewasa.

Sementara Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPPA) Junainah mengatakan, laporan terbanyak berasal dari Kota Samarinda.  

“Jumlah kasus sebanyak 579 kasus. Kasus terbanyak berada di Kota Samarinda sebanyak 293. Sementara untuk Kabupaten Berau terdata 18 kasus kekerasan,” ujar Junainah.

Ia mengatakan, kekerasan anak ini sangat berdampak secara jangka panjang. Sehingga harus dilakukan pencegahan agar tidak terjadi. Permasalahan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan adalah merupakan tanggung jawab semua pihak.

BACA JUGA:

• https://ibukotakini.com/read/dprd-balikpapan-paripurna-penjelasan-raperda-pembangunan-ketahanan-keluarga
• https://ibukotakini.com/read/apa-itu-bullying-berikut-penjelasannya
• https://ibukotakini.com/read/wali-kota-balikpapan-tetapkan-tiga-rumah-ibadah-ramah-anak

Untuk menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, pemerintah terus mendorong keluarga menjadi lembaga pertama dan utama dalam memberikan perlindungan kepada anak.

“Selain itu meningkatkan kepedulian semua pihak terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak di Kaltim,” katanya .

Salah satu upaya mencegah kekerasan dilakukan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Berau.

DP2KBP3A menggelar Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi melalui Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Anak.  

Wakil Bupati Berau Gamalis mendukung dan mengapresiasi kegiatan ini karena Kabupaten Berau saat ini sedang menuju Kabupaten layak anak.

Menurut Gamalis, hal yang perlu dilakukan dalam penanganan lintas sektor adalah penguatan fungsi koordinasi dengan jejaring sesuai kebutuhan korban, asesmen, pendampingan dan mediasi korban. Juga memberikan pelayanan secara terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan dalam rangka pemenuhan hak atas kebenaran, keadilan, pemulihan dan perlindungan.

Sebagai upaya pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak membutuhkan kerjasama dari berbagai kalangan. Perlu adanya kesadaran yang tinggi dalam mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan perempuan dan anak.

“Selain itu diperlukan langkah-langkah yang konkret, terkoordinasi, terencana, menyeluruh dan berkelanjutan karena isu-isu perlindungan perempuan merupakan isu lintas program,” ujar Gamalis.

Ia berharap para garda depan, termasuk lingkungan sekolah sama-sama mengawal agar anak-anak ini tercegah dari kekerasan. ###